P3M menilai penting untuk menyusun kerangka kemitraan dan pemetaan tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait isu intoleransi dan ektrimism beragama di Banten.
P3M.ONLINE. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tengah membangun kemitraan strategis dengan stakeholder di Banten dalam rangka pencegahan intoleransi dan ektrimisme beragama, khususnya menjelang dan pasca Pemilu 2024. P3M menilai penting untuk menyusun kerangka kemitraan dan pemetaan tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait isu intoleransi dan ektrimism beragama di Banten.
Urgensi membangun kerangka kemitraan tersebut disampaikan Badrus Samsul Fata (Deputi P3M) saat memberikan pandangannya sebagai narasumber dalam Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH) (13/12). “Penting bagi kita menyusun kemitraan strategis melalui penguatan kapasitas tokoh dan kelembagaan keagamaan, baik di Banten maupun di daerah lain. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan antisipasi upaya politisasi SARA. Selain itu sebagai deteksi dini setiap tindak intoleransi dan ekstremisme beragama selama dan paska Pemilu 2024,” kata Badrus. Karena itu, sambung Badrus. perlu standar operasional prosedur dan ksepekatan antar stakeholder. “Tentunya standar tersebut berdasarkan analisis dan laporan rutin kasus-kasus intoleransi dan ekstremisme beragama secara terus menerus,” ujarnya.
Terkait kemitraan, Badrus mengatakan, harus ada strategi untuk dijalankan. Setrategi tersebut mencakup pemetaan pemangku kepentingan dan analisis posisi serta pengaruh aktor lokal terhadap isu demokratisasi, intoleransi dan ekstremisme beragama di masing-masing daerah mitra. “Kemudian kriteria mitra strategis juga perlu ada analisis lebih jauh, berdasarkan komitmen, jejaring dan sumber daya setiap mitra potensial. Selain itu, program kolaboratif juga harus sustainabel, dengan roadmap dan indikator keberhasilan yang terukur. Karena itu, perlu juga melakukan analisis risiko dan rencana mitigasinya jika terjadi deviasi”, imbuh Badrus.
Kemitraan Strategis
Terkait rencana tindak lanjut, menurut Badrus perlu membentuk jejaring kelompok alumni pelatihan yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah berbagi informasi, tetapi juga jejaring yang mampu mentnsformasikan anggota menjadi agen perubahan dalam memperkuat demokrasi dan toleransi di media sosial. “ perlu peningkatan kampanye media sosial. Selain itu juga terus melakukan evaluasi seberapa jauh keefektifannya dalam mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Perlu juga ada survei untuk mengukur dampak konten dan pesan kampanye yang sudah tersebar”, tuturnya. Terakhir, Badrus menekankan bagi para alumni pelatihan tentang pentingnya berjejaring dengan CSO dan LSM lain untuk advokasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terkait isu pencegahan intoleransi dan ekstremisme beragama,” pungkas Badrus.
Sekolah Demokarasi Hybrid ini merupakan hasil kolaborasi P3M dengan INFID Jakarta. Dalam sekolah ini ada 30 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Banten. Diantaranya adalah Kota Serang, Cilegon, Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Para peserta merupakan perwakilan dari pemerintah daerah, ormas, kelompok minoritas dan komunitas lintas iman di Banten.
