P3M.OR.ID. Skrining TB di pesantren kini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menemukan kasus tuberkulosis lebih cepat. Kementerian Kesehatan memperluas pemeriksaan aktif dengan teknologi rontgen dada berbasis Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut menyasar lingkungan pesantren dan permukiman padat penduduk. Pemerintah menilai kedua lingkungan itu memiliki risiko penularan lebih tinggi karena banyak orang beraktivitas dalam ruang terbatas.
Menurut Menteri kesehatan, Budi Gunadi sadikin, pesantren menjadi titik penting deteksi TB. Menkes menilai deteksi dini menjadi kunci pengendalian TB. Menurutnya, keterlambatan menemukan pasien membuat penularan terus berlangsung di masyarakat. Saat ini TB masih menjadi salah satu penyakit menular dengan beban kematian tinggi. Kemenkes mencatat sekitar 120.000 orang meninggal akibat penyakit tersebut setiap tahun. “Penyakit ini ribuan tahun sudah ada. Obatnya sudah ada dan manjur. Kalau minum obat pasti sembuh. Masalahnya adalah enggak ketahuan kalau dia sakit TB, karena skrining-nya terlambat atau tidak dilakukan,” ujar Menkes Budi dalam Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Yayasan Khairul Ummah Syahroni, Penjaringan, Jakarta Utara ini berlangsung pada 13 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan utama bukan hanya ketersediaan obat. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal. Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan penemuan kasus. Petugas tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan.
Skrining TB di Pesantren Mendekatkan Layanan
Perkembangan teknologi membantu pemerintah membawa pemeriksaan langsung ke masyarakat. Perangkat rontgen dada kini tersedia dalam bentuk lebih ringkas dan mudah dipindahkan. Menurut Budi, petugas bahkan dapat membawa perangkat tersebut menggunakan kendaraan roda dua. Teknologi itu memungkinkan pemeriksaan berlangsung lebih dekat dengan lokasi masyarakat. Hasil pemeriksaan juga dapat memperoleh bantuan teknologi AI. Sistem tersebut membantu petugas mengidentifikasi indikasi TB secara lebih cepat. “Sekarang teknologi baru, alatnya kecil bisa digendong, dibawa pakai motor. Dengan demikian, kita bisa melakukan skrining ke masyarakat, tidak harus menunggu mereka datang ke rumah sakit,” kata Menkes.
Kemenkes menyiapkan sekitar 10.000 unit rontgen untuk memperluas pemeriksaan. Pemerintah akan mendistribusikan perangkat tersebut secara bertahap kepada Puskesmas. Langkah itu sekaligus mendukung integrasi skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara lebih menyeluruh. Budi menyebut Pesantren memiliki karakter lingkungan yang berbeda dengan masyarakat umum. Banyak santri tinggal bersama dalam kamar dan menjalani aktivitas secara berkelompok.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pengendalian penyakit menular. Ketika satu orang mengalami TB dan belum mendapat pengobatan, risiko penularan dapat meningkat. Menkes menggunakan hasil pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai gambaran. Skrining di lokasi tersebut menemukan sekitar tiga persen kasus TB Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata temuan skrining umum. Kemenkes menyebut skrining umum rata-rata menemukan sekitar 0,3 persen kasus. “Kemarin saya jalan-jalan ke Nusakambangan, skrining TB pakai rontgen, ketemu 3 persen. Saya langsung ingat pesantren-pesantren, karena ada kamar yang isinya banyak dan sangat padat. Jadi saya pikir, ini harus di-skrining di pesantren,” ujar Menkes. Temuan tersebut memperkuat alasan pemerintah menyasar komunitas dengan kepadatan tinggi. Namun, skrining juga perlu berjalan bersama edukasi dan perbaikan perilaku hidup sehat.
Skrining TB di Pesantren Harus Berjalan Tanpa Stigma
Pemeriksaan TB juga membawa tantangan sosial. Sebagian masyarakat masih mengaitkan penyakit tersebut dengan rasa malu atau ketakutan. Menkes meminta masyarakat menghindari stigma terhadap orang yang mengalami TB. Ia menegaskan penyakit tersebut dapat sembuh melalui pengobatan yang tepat. “Kalau ketemu TB enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah jadi stigma, enggak usah malu. Penyakit ini bisa disembuhkan. Yang penting skrining-nya cepat, kalau ketahuan minum obat,” katanya.
Pesan tersebut penting bagi lingkungan pesantren. Santri yang menjalani pemeriksaan perlu memperoleh dukungan tanpa rasa takut kehilangan ruang sosial. Pengelola pesantren juga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang terbuka. Mereka dapat membantu menyampaikan informasi kesehatan sekaligus mendorong santri mengikuti pemeriksaan.
Sementara itu Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan kegiatan di Penjaringan menjadi kick-off nasional. Pemerintah kemudian akan mereplikasi program tersebut secara bertahap. Kemenkes akan mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum memperluas pelaksanaan. Faktor tersebut mencakup tingkat risiko, kepadatan penduduk, beban penyakit, dan kesiapan daerah. “Dalam penanggulangan TB, kita tidak dapat hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita harus aktif mendatangi masyarakat, terutama pada lingkungan dengan risiko penularan yang lebih tinggi seperti pesantren dan pemukiman padat penduduk,” ujar Andi.
Pendekatan tersebut menandai perubahan strategi dalam menemukan pasien TB. Pemerintah ingin menemukan kasus lebih cepat sebelum pasien menularkan penyakit kepada orang lain. Selain pesantren, pemerintah menyasar permukiman padat penduduk. Program tersebut mencakup 3.373 desa dan kelurahan di 38 kabupaten atau kota. Kemenkes menargetkan intervensi di kawasan tersebut selesai pada akhir 2026. Pemerintah berharap langkah itu mempercepat penemuan kasus sekaligus pengobatan pasien.
Kemenag Siapkan Dukungan untuk Pesantren dan Madrasah
Kementerian Agama turut mendukung perluasan skrining TB di lingkungan pendidikan keagamaan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof. Amien Suyitno menyatakan dukungan tersebut. Kemenag mencatat sekitar 42.000 pesantren tersebar di Indonesia. Jumlah santrinya mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 82.000 madrasah. Lembaga tersebut menampung sekitar 10,5 juta siswa.
Angka tersebut menunjukkan besarnya populasi pelajar yang dapat memperoleh manfaat program kesehatan. Karena itu, kolaborasi Kemenkes dan Kemenag menjadi penting. “Kementerian Agama terus mendukung Pak Menteri, dan bagi kami bukan saja penerima manfaat. Lebih dari 7 juta santri berada di 42.000 pesantren se-Indonesia. Karena itu sudah sangat tepat kalau Pak Menteri Kesehatan paling sering datang ke pesantren, karena inilah warga Indonesia yang membutuhkan kehadiran negara, terutama di bidang kesehatan,” ujarnya.
Kemenag juga siap memfasilitasi CKG dan skrining kesehatan di pesantren. Dukungan tersebut mencakup lingkungan madrasah sebagai bagian dari penguatan kesehatan generasi muda. Program kesehatan di pesantren memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar pemeriksaan. Pesantren dapat menjadi ruang edukasi kesehatan bagi santri dan masyarakat sekitar. Santri juga dapat membawa pengetahuan kesehatan tersebut ke keluarga masing-masing. Dengan begitu, pesantren berpotensi menjadi simpul penting dalam pencegahan penyakit menular.
Pemerintah Kejar Eliminasi TB pada 2030
Kemenkes terus memperkuat penemuan kasus dan pengobatan TB. Pemerintah melihat peningkatan skrining aktif mulai menunjukkan tren penurunan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pekerjaan pemerintah masih panjang. Penemuan pasien harus berjalan bersama pengobatan hingga tuntas dan pemantauan kepatuhan pasien. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan utama. Kemenkes membutuhkan dukungan Kemenag, pemerintah daerah, pengelola pesantren, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Pada akhirnya, **skrining TB di pesantren** bukan sekadar agenda pemeriksaan kesehatan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi menemukan kasus lebih awal di lingkungan berisiko. Jika pemerintah menjalankan pemeriksaan secara konsisten, lebih banyak kasus dapat ditemukan lebih cepat. Selanjutnya, pasien dapat segera memperoleh pengobatan dan mengurangi risiko penularan. Langkah itu sejalan dengan target Indonesia menuju eliminasi TB pada 2030. Pesantren pun dapat mengambil peran penting dalam memastikan target tersebut tidak hanya menjadi agenda pemerintah.
