P3M.OR.ID.Pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan tersebut. Jaringan sosial, kepercayaan masyarakat, dan tradisi pendidikannya menjadi modal penting pemberdayaan perempuan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir sebagai pembicara kunci. Ia menegaskan bahwa perempuan memegang peran penting dalam pembangunan masyarakat.
“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka tulang punggung utama dalam pemberdayaan ini tentu saja adalah perempuan,” ungkap Muhaimin dalam Seminar Nasional bertajuk “Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial”.Menurutnya, pembangunan membutuhkan keterlibatan perempuan yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kesempatan perempuan harus menjadi perhatian berbagai pihak.
Pesantren Bisa Menjadi Pusat Pemberdayaan Perempuan
Muhaimin menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Kampus perlu membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan sosial. “Lembaga-lembaga pendidikan tinggi mestinya terus kita dorong dan menjadi bagian fundamental dari upaya pemberdayaan perempuan, baik secara kognitif maupun secara skill,” ujarnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sementara itu Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, turut mengingatkan pentingnya perjuangan panjang perempuan. Menurutnya, kesempatan yang dinikmati perempuan saat ini tidak muncul begitu saja. “Semua yang terjadi pada perempuan, dulu marginalisasinya sangat akut, sekarang mungkin telah berubah, dan itu semua tidak ada yang given, karena sudah diperjuangkan,” katanya. Menurutnya Pesantren memiliki keunggulan berupa hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Tradisi kehidupan bersama juga mengajarkan santri menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan.
Sedangkan pembicaraYuniyanti Chuzaifah, melihat pesantren sebagai salah satu akar pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, semangat tersebut tumbuh melalui tradisi pendidikan dan kehidupan komunitas pesantren. “Ketika spirit memberdayakan masyarakat itu bertumbuh, sebetulnya akarnya dan spiritnya tercipta dari pesantren,” kata Yuniyanti.
Narasumber lainnya, Anggia Ermarini, menyoroti kekuatan jaringan dan kepercayaan sosial pesantren. Modal tersebut dapat membantu memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan. “Pesantren punya peran yang sangat penting, karena pesantren itu punya jaringan, dia punya kepercayaan secara sosial, dan dia punya basis,” ungkap Anggia. Namun, kekuatan sosial tersebut membutuhkan pengelolaan yang tepat. Pesantren perlu memastikan perempuan memperoleh kesempatan nyata untuk memimpin dan menentukan arah perubahan.
Perempuan Harus Menjadi Penggerak, Bukan Sekadar Objek Program
Persoalan lain muncul ketika program pemberdayaan hanya menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat. Padahal, perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi aktor utama pembangunan. Menurut Luluk Nur Hamidah mengingatkan pentingnya mengakui posisi strategis perempuan. Ia menilai struktur ekonomi yang bias gender masih membatasi ruang gerak perempuan. “Kita lupa bahwa perempuan adalah aktor agensi strategis yang perannya itu seharusnya jauh lebih besar dari sekadar menjadi objek dalam penerima program, dan yang terjadi akhirnya dia dikerdilkan oleh struktur makro ekonomi yang sangat bias gender,” tutur Luluk.
Selain itu menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kesetaraan tidak cukup melalui pengakuan formal tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pandangan tersebut mempertegas bahwa pemberdayaan harus memberikan ruang pengaruh kepada perempuan. Mereka perlu terlibat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan komunitasnya.
Tata Kelola Pesantren Perlu Lebih Responsif Gender
Untuk mewujudkan perubahan, lingkungan pesantren perlu membangun sistem yang mendukung perkembangan santri perempuan. Pembenahan harus menyentuh kebijakan, manajemen, dan kelembagaan. Dalam paparannya Ida Rosyidah menilai pesantren membutuhkan kebijakan inklusif untuk memperkuat kesetaraan gender. Tata kelola lembaga juga harus memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan. “Kalau kita ingin pesantren nanti bisa menghasilkan santri-santri perempuan yang bisa melakukan perubahan sosial di lingkungan masyarakatnya, maka yang perlu dilakukan adalah: pertama, kebijakan pesantren harus inklusif. Yang kedua, harus ada tata kelola yang responsif gender di manajemen dan kelembagaan pesantren,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pesantren dapat mencetak perempuan yang mandiri dan berdaya. Mereka juga diharapkan mampu membawa perubahan ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Ketua Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta, Adriansyah, turut berharap seminar tersebut memperluas pemahaman mahasiswa. Ia menekankan pentingnya nilai pesantren dalam membentuk keberanian perempuan mengambil peran sosial. “Nilai-nilai pesantren tidak hanya menjadi bekal bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, tetapi juga membangun kemandirian, kepedulian, dan keberanian untuk mengambil peran dalam perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Seminar tersebut juga dihadiri Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UIN Jakarta, Dr. M. Zaki Mubarak. Sivitas akademika dan peserta umum turut mengikuti pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan. Diskusi tersebut menegaskan bahwa peningkatan keterampilan saja belum cukup. Perempuan juga membutuhkan akses, kesempatan, dan kewenangan untuk menentukan keputusan. Pesantren memiliki modal sosial untuk mendukung perubahan tersebut. Tantangannya adalah menerjemahkan kekuatan komunitas menjadi kebijakan yang benar-benar inklusif. Dengan demikian, santri perempuan tidak hanya memperoleh pendidikan untuk dirinya sendiri. Mereka juga dapat menjadi pemimpin, penggerak ekonomi, dan pelopor perubahan sosial di masyarakat.
