P3M.OR.ID. Kementerian Agama (Kemenag) mempertegas komitmennya membenahi tata kelola pendidikan pesantren dengan menertibkan lembaga yang beroperasi tanpa legalitas resmi. Langkah tersebut menjadi respons atas munculnya sejumlah kasus kekerasan seksual dan berbagai penyimpangan yang melibatkan lembaga yang mengatasnamakan pondok pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin tindakan segelintir oknum merusak nama baik pesantren yang selama ini menjadi salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, Kementerian Agama akan memperjelas definisi operasional pesantren agar masyarakat dapat membedakan lembaga yang memenuhi ketentuan dengan institusi yang hanya menggunakan nama pesantren sebagai kedok.
Menurut Menag, banyak lembaga yang menyebut diri sebagai pondok pesantren, tetapi tidak pernah terdaftar di Kementerian Agama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius karena masyarakat sulit membedakan pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan secara benar dengan lembaga yang tidak memiliki standar maupun pengawasan. “Maka kami minta ada penertiban sangat-sangat tajam, misalnya kita bikin dulu definisinya pondok pesantren, apa syarat untuk bisa disebut pondok pesantren, kemudian syarat untuk bisa disebut kyai seperti apa,” ujar Nasaruddin Umar dalam wawancara khusus bersama *Media Indonesia* di Jakarta, Rabu (8/7).
Penertiban untuk Menjaga Marwah Pesantren
Pesantren memiliki sejarah panjang dalam membangun pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga ini telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, serta tokoh bangsa yang berperan besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Karena itu, pemerintah memandang setiap penyimpangan yang terjadi di lembaga yang mengatasnamakan pesantren dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Islam secara keseluruhan.
Dalam beberapa waktu terakhir, aparat penegak hukum menangani sejumlah kasus kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang melibatkan lembaga berbasis agama. Sebagian kasus terjadi di tempat yang belum memiliki izin operasional atau belum tercatat sebagai pesantren resmi. Kementerian Agama menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan. Pemerintah ingin memastikan setiap lembaga yang menggunakan identitas pesantren benar-benar memenuhi syarat administratif, akademik, serta memiliki komitmen terhadap perlindungan santri. Penertiban juga bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat. Orang tua berhak mengetahui bahwa lembaga tempat anak mereka belajar berada dalam pengawasan negara dan menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan ketentuan.
Kementerian Agama akan menyusun definisi operasional yang lebih rinci mengenai pondok pesantren. Standar tersebut akan menjadi acuan dalam proses pendataan, pembinaan, hingga pengawasan. Menurut Menag, kejelasan definisi sangat penting agar tidak semua lembaga dapat mengklaim diri sebagai pesantren tanpa memenuhi syarat yang berlaku.
Pemerintah juga akan memperjelas kriteria kepemimpinan pesantren. Sosok yang menyandang gelar kiai diharapkan memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta tanggung jawab dalam membimbing para santri. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan pesantren sekaligus menutup ruang bagi pihak yang memanfaatkan simbol agama demi kepentingan pribadi.
Majelis Masyayikh Diperkuat sebagai Penjaga Mutu
Kementerian Agama juga memaksimalkan peran Majelis Masyayikh dalam membangun ekosistem pesantren yang sehat. Lembaga independen tersebut memiliki tugas menjaga mutu pendidikan serta menyusun berbagai instrumen pengembangan pesantren. “Kita membentuk suatu lembaga bernama Majelis Masyayikh, jadi kita tunjuk tokoh-tokoh pondok pesantren. Inilah yang akan membantu dan memberikan suatu konsep bagaimana ekosistem pesantren yang ideal yang bisa mencegah terjadi kekerasan seksual dan penyimpangan lain yang tidak dikehendaki,” kata Nasaruddin Umar.
Majelis Masyayikh akan melibatkan tokoh-tokoh pesantren yang memahami tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Mereka diharapkan mampu merumuskan standar yang tetap menghormati nilai kepesantrenan sekaligus menjawab tantangan pendidikan modern. Peran lembaga tersebut tidak hanya menyentuh aspek akademik. Majelis Masyayikh juga akan memberikan rekomendasi mengenai tata kelola kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, hingga budaya pendidikan yang aman bagi santri.
Tata Tertib Berlaku untuk Semua Warga Pesantren
Menag menegaskan bahwa pembenahan pesantren tidak cukup melalui regulasi administratif. Seluruh unsur di dalam pesantren harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan pendidikan. Menurutnya, aturan tidak hanya mengikat santri. Para pengasuh, pengajar, dan seluruh pengelola juga wajib mematuhi norma hukum, etika, serta nilai-nilai kepesantrenan. “Tata tertib itu bukan hanya mengikat para santri-santri, tapi tata tertib itu juga mengikat para pembinanya,” tegas Menag. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan santri menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan pendidikan yang sehat hanya dapat terwujud jika seluruh unsur menjalankan perannya secara konsisten.
Pelanggaran Akan Berujung Penutupan Pesantren
Kementerian Agama memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan pendidikan keagamaan. Pemerintah akan mengambil langkah administratif bersamaan dengan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Menag meminta seluruh pengelola pesantren kembali menjunjung nilai dasar pendidikan Islam. Nilai tersebut harus berjalan seiring dengan hukum positif, hukum syariah, serta etika kepesantrenan. “Jangan terjadi penyimpangan apapun yang bertentangan dengan hukum positif, bertentangan dengan hukum syariah, bertentangan dengan sendi-sendi kepesantrenan,” ujarnya.
Jika pelanggaran tetap terjadi, Kementerian Agama akan mencabut izin operasional lembaga dan menutup pesantren yang terbukti melakukan penyimpangan. Pemerintah juga akan menyerahkan para pelaku kepada aparat penegak hukum untuk menjalani proses pidana. Meski demikian, pemerintah memastikan hak pendidikan santri tetap menjadi prioritas. Kementerian Agama akan memindahkan para santri ke pesantren lain yang lebih aman agar proses belajar tidak terhenti. “Pesantren yang terlibat itu semua pihak terlibat selain harus menjalani proses hukum, juga kita memberikan tindakan ke pondok pesantren. Kita tutup pondoknya, santrinya kita selamatkan, pindahkan ke pondok yang lain yang lebih aman,” pungkas Menag.
Langkah penertiban menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kualitas pendidikan pesantren tanpa mengurangi karakter khas lembaga tersebut. Kebijakan ini juga menjadi upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan nasional. Melalui penguatan regulasi, standardisasi, dan pengawasan yang lebih ketat, Kementerian Agama berharap seluruh pesantren mampu menjadi ruang belajar yang aman, berintegritas, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan penyimpangan.
