P3M.OR.ID. Peran ulama dalam menjaga kemurnian ajaran sangatlah penting. Munculnya kelompok yang mengkafirkan sesama muslim menjadi keprihatinan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar. Untuk itu MUI berkewajiban meluruskan, namun penyelesaian tidak akan efektif tanpa dukungan pemerintah.
Hal tersebut dikatakan oleh KH Anwar Iskandar dalam Mukernas I MUI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Sosok ulama kharismatik asal Jawa Timur ini menyampaikan dua pesan besar yaitu meluruskan penyimpangan akidah dan memperjuangkan pemerataan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Kiai Anwar mengungkapkan keprihatinannya terkait munculnya kelompok-kelompok yang mengkafirkan sesama Muslim hanya karena tidak tergabung dalam kelompok mereka. “Ada kelompok yang apabila tidak ikut jamaah mereka, langsung menilai kafir. Bahkan menganngap ibadah seseorang tidak sah tanpa baiat kepada imamnya,” tegasnya.
Kiai Anwar menambahkan pola pikir seperti ini bukan sekadar keliru, namun telah masuk ranah penyimpangan akidah menjadikan umat resah. Untuk itu, lanjut Kiai Anwar, MUI berkewajiban meluruskannya. Namun hal tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan dari pemerintah. Selanjutnya Kiai Anwar menegaskan bahwa pembinaan akidah membutuhkan kolaborasi antara otoritas keagamaan dan kekuatan hukum negara. Dalam hal ini, Kiai Anwar mencontohkan keberadaan pesantren lintas agama. Menurutnya ini sebuah praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang Pesantren, yang secara tegas menyebutkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam. “Kalau ini dibiarkan, umat yang akan menjadi korban. Perlu langkah bersama antara otoritas akademis dan pemerintah,” ujarnya.
Aliran Menyimpang
Selain aliran menyimpang, Kiai Anwar juga menyoroti kelompok tertentu yang mempraktikkan toleransi secara berlebihan. Baginya, toleransi adalah keharusan, namun tetap harus berada dalam koridor syariat. “Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Jangan sampai ada shalawat dalam gereja, itu sudah kebablasan,” tegasnya. Untuk itu ia menekankan bahwa negara membutuhkan toleransi untuk menjaga stabilitas dan persatuan, namun praktik keberagamaan tetap harus sesuai dengan ajaran masing-masing agama.
Di luar isu keagamaan, Kiai Anwar juga menyoroti persoalan pemerataan ekonomi yang menurutnya masih jauh dari ideal. Ia mendukung penuh kebijakan ekonomi berkeadilan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun juga mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi telah berlangsung sejak era sebelumnya. “Pertumbuhan ekonomi memang pernah tinggi, tapi keadilan belum terwujud. Kekayaan alam kita luar biasa, namun yang menikmati hanya sebagian kecil orang kaya,” ujarnya.
Kiai Anwar kemudian menyebut QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara kelompok kaya. Dalam konteks ini, ia berharap pemerintah memperkuat kebijakan distribusi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Kiai Anwar juga menekankan perlunya meningkatkan kapasitas umat Islam sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar konsumen. “Umat jangan terus-menerus menjadi objek ekonomi. Harus menjadi subjek, pelaku yang menentukan arah pembangunan,” tambahnya.
Kiai Anwar dikenal sebagai ulama yang lantang menyuarakan kemurnian akidah sekaligus keadilan sosial. Di hadapan peserta Mukernas, ia merangkum gagasannya dalam satu benang merah: negara membutuhkan sinergi ulama-umara untuk menjaga akidah, membentengi umat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dengan pandangan yang tajam dan pengalaman panjang sebagai pendidik umat, Kiai Anwar menegaskan bahwa MUI akan terus berada di garda terdepan dalam membela keutuhan ajaran Islam dan mendukung kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan di Indonesia.
