P3M.OR.ID. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui **Program 10.000 MCK Pesantren**. Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau *groundbreaking* pembangunan fasilitas sanitasi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum lama ini. Program ini merupakan hasil kolaborasi BPKH dengan Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP). Melalui sinergi tersebut, kedua lembaga ingin mempercepat penyediaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak bagi ribuan pesantren di Indonesia.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan. BPKH juga mengarahkan manfaat dana tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Informasi ini disusun berdasarkan keterangan resmi BPKH dan pernyataan para narasumber yang hadir dalam kegiatan *groundbreaking* di Cianjur.
Program 10.000 MCK Pesantren Menjawab Persoalan Sanitasi
Ketersediaan MCK pesantren masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Banyak pondok pesantren menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi karena jumlah santri terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut memengaruhi kenyamanan dan kesehatan para santri. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Karena itu, Program 10.000 MCK Pesantren hadir sebagai solusi nyata. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat, bersih, dan manusiawi.
Acara peletakan batu pertama dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Dewan Pembina FPTP Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Pimpinan FPTP KH Saifullah Ma’shum, serta Deputi Kemaslahatan BPKH Miftahudin. Dalam sambutannya, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa persoalan sanitasi di pesantren membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, rasio antara jumlah santri dan fasilitas MCK masih jauh dari kondisi ideal. “Rasio jumlah MCK dan santri saat ini sangat tidak rasional. Ada pesantren yang satu MCK digunakan untuk 40, 50, bahkan 200 hingga 300 santri. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Target 10.000 MCK di tahap awal ini adalah langkah ambisius dan luar biasa. Terima kasih kepada perwakilan BPKH dan seluruh lembaga yang terlibat dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan pembangunan **MCK pesantren** di Indonesia. Selain menjaga kebersihan, fasilitas sanitasi yang memadai juga mendukung aktivitas belajar para santri setiap hari. Muhaimin menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan sanitasi di pesantren dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak daerah.
DPR RI Apresiasi Peran BPKH dan Mitra Kemaslahatan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi kepada BPKH sebagai kontributor utama program tersebut. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Mitra Kemaslahatan BPKH yang terlibat langsung dalam pembangunan. Mitra tersebut meliputi DT Peduli, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Muamalat (BMM). Ketiga lembaga itu menjalankan pembangunan fasilitas sanitasi di berbagai pesantren. “Terima kasih terutama kepada BPKH yang telah menjadi kontributor utama, serta para Mitra Kemaslahatan BPKH seperti DT Peduli, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Muamalat yang menjadi mitra pelaksana program 10.000 MCK ini. Kami di DPR RI siap terus menjaga dan mendukung BPKH, termasuk dalam pengawalan revisi undang-undangnya,” kata Cucun. Menurut Cucun, dukungan terhadap pembangunan MCK pesantren merupakan investasi jangka panjang. Program tersebut akan meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung kemajuan pendidikan pesantren.
sementara itu Deputi Kemaslahatan BPKH Miftahudin menjelaskan bahwa Program 10.000 MCK Pesantren merupakan implementasi nyata pemanfaatan Dana Abadi Umat. Dana tersebut dikelola agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan fasilitas sanitasi menjadi salah satu program strategis BPKH karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. “Program pembangunan 10.000 MCK ini merupakan salah satu program strategis BPKH dalam menjalankan amanah pengelolaan Dana Abadi Umat. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sanitasi di pesantren sehingga menunjang para santri dalam menuntut ilmu demi mewujudkan generasi unggul bagi bangsa. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap kontribusi ini membawa manfaat yang luas bagi umat,” ujar Miftahudin. Ia menambahkan bahwa sanitasi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Dengan demikian, para santri dapat menjalankan aktivitas pendidikan secara lebih nyaman dan produktif.
MCK Pesantren Menjadi Investasi Kesehatan dan Pendidikan
Pembangunan MCK pesantren tidak hanya berfungsi sebagai penyedia fasilitas dasar. Program ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pesantren secara menyeluruh. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyakit akibat sanitasi buruk. Selain itu, pesantren dapat mengembangkan budaya hidup bersih sejak dini kepada seluruh santri.
Kolaborasi BPKH, FPTP, serta Mitra Kemaslahatan diharapkan mampu memperluas manfaat program ke berbagai wilayah Indonesia. Semakin banyak pesantren memperoleh fasilitas sanitasi, semakin besar pula dampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional. Melalui Program 10.000 MCK Pesantren, BPKH kembali menegaskan perannya sebagai pengelola Dana Abadi Umat yang menghadirkan manfaat nyata. Program ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
