P3M. OR.ID. Presiden telah resmi menandatangani Peraturan Presiden tentang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kabar tersebut menjadi berita gembira bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia, terutama bagi jutaan santri dan ribuan pondok pesantren. Menurut Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, keberadaan Ditjen Pesantren merupakan kebutuhan mendesak. Hal tersebut seiring besarnya populasi pesantren dan peran strategis para kiai dalam membentuk karakter bangsa.
“Perpres tentang Direktorat Jenderal Pesantren sudah mendapat tanda tangan presiden. Hingga saat ini sedang dalam tahap telaah dari Sekretariat Umum yang kemudian akan menjadi Lembaran Negara. Kehadirannya adalah sebuah keniscayaan mengingat besarnya populasi pesantren. Selain itu juga jumlah santri, hingga peran strategis para kiai bagi bangsa ini,” ujar Wamenag di Jakarta (2/4).
Lima Direktorat
Saat ini Kementerian Agama sedang mematangkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pesantren. Dalam rancangannya baru ini memiliki lima direktorat yang berfungsi saling melengkapi. Setiap direktorat akan memegang peran strategis, mulai dari penguatan pendidikan muadalah, diniyah, hingga program pemberdayaan dan dakwah pesantren. Selain itu Wamenag menegaskan bahwa pematangan susunan rancangan tersebut agar kerja kelembagaan dapat berjalan optimal dan mampu menjawab dinamika pesantren yang semakin kompleks. “ Rancangan strukturnya sedemikian rupa agar kerja bisa maksimal. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka gerak organisasi akan pincang dalam melayani kebutuhan pesantren yang sangat kompleks,” imbuhnya.
Selain aspek kelembagaan, Wamenag menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang akan mengisi posisi strategis lembaga tersebut. Untuk itu Wamenag meminta segera menyusun proses rekrutmen. Hal ini penting agar unit baru ini dapat langsung berjalan efektif begitu Perpres berlaku. Menurutnya, figur-figur yang nantinya mengisi jabatan harus memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi pesantren serta pengalaman empiris dalam pengelolaan pendidikan berbasis asrama. “Untuk urusan kurikulum dan pengasuhan asrama, harus ada orang-orang yang benar-benar memahami ‘ruh’ pesantren,” ungkapnya.
Pertimbangan Kebutuhan Pesantren
Sementara Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar menyebut penyusunan struktur syarat pertimbangan kebutuhan dunia pesantren secara menyeluruh. Maka dari itu, lanjut Thobib, pendekatan komprehensif menjadi kunci agar tidak ada sektor yang tertinggal. “Kita mencoba mendalami semua kebutuhan pesantren agar tidak ada yang tertinggal. Setidaknya ada tiga fungsi utama yang menjadi fokus, yaitu pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah,” ujarnya di Jakarta, Jumat.
Thobib menjelaskan bahwa dalam rancangan terbaru akan ada lima direktorat strategis. Kelimanya itu adalah dalam bidang pendidikan muadalah, diniyah formal. Kemudian ada kajian kitab kuning dan bidang pendidikan Ma’had Aly. Selain itu ada juga pendidikan diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an. Kemudian ada pemberdayaan pesantren, serta pengembangan dakwah. Seluruh unit ini tersusun berdasarkan kebutuhan nyata yang muncul dari ribuan pesantren di Indonesia. “Setiap unit akan saling melengkapi dengan dasar kebutuhan riil di lapangan,” kata Thobib.
Menurutnya pesantren selama ini memiliki potensi besar sebagai kekuatan nasional. Selain berperan dalam pendidikan keagamaan, pesantren juga terbukti memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan. Program-program seperti Beasiswa Santri Berprestasi adalah salah satu bukti bahwa pesantren mampu melahirkan generasi yang kompetitif. Meski begitu, masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya. Namun dengan dedikasi para kiai dan pengelolanya, lembaga-lembaga tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “Harapannya simpul-simpul pesantren dapat semakin bergerak dan mendapat dukungan lebih baik. Termasuk juga dalam hal sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan dakwah,” ujarnya.
Kementerian Agama optimistis bahwa kehadiran Ditjen Pesantren akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Dengan struktur kelembagaan yang solid dan dukungan SDM yang kompeten, pemerintah berharap mampu mencetak generasi santri yang unggul secara intelektual sekaligus memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Langkah ini adalah salah satu upaya strategis dalam memperkuat kontribusi pesantren bagi pembangunan bangsa.
