P3M.GO.ID. Respon luar biasa datang dari pesantren terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Tercatat lebih dari 500 pesantren di berbagai daerah telah mengajukan pendirian dapur MBG sebagai upaya memperkuat layanan pemenuhan gizi santri. Banyaknya pengajuan tersebut mencerminkan tingginya kesadaran bahwa sektor pendidikan keagamaan juga membutuhkan dukungan fasilitas gizi yang memadai. Dan pesantren yang jumlahnya puluhan ribu itu mempunyai banyak santri yang tinggal di asrama.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, Majelis Ulama Indonesia akan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Makan Bergizi Gratis. Tim tersebut nantinya bertugas melakukan verifikasi proposal dari pesantren, mengawal proses administratif. Kemudian juga menilai kelayakan dapur sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Arif Fahrudin pembentukan Pokja MBG ini merupakan langkah strategis agar keterlibatan pesantren dalam program nasional. Tujuannya adalah program menjadi lebih terarah dan memenuhi regulasi teknis yang menurut ketentuan pemerintah. “Tim Pokja menerima usulan dari pesantren-pesantren yang ingin mendirikan dapur MBG. Usulan tersebut akan sesuai dengan standar pemerintah dan kemudian memberikan rekomendasi,” jelasnya kepada MUI Digital (3/3).
Dorong Kemandirian Gizi untuk Santri
Program MBG dianggap sebagai peluang besar bagi pesantren untuk meningkatkan standar mutu layanan makan santri. Dengan adanya dapur MBG, pesantren dapat menyiapkan menu bergizi seimbang sesuai rekomendasi ahli gizi. Selain itu juga meringankan beban pembiayaan makanan bagi santri dari keluarga berpenghasilan rendah. “Ini menunjukkan gayung bersambut. Pesantren melihat program ini sebagai langkah strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya generasi penerus,” kata Kiai Arif. Menurutnya, tingginya angka pengajuan menjadi bukti konkret bahwa pesantren ingin berperan aktif dalam menyukseskan program nasional di bidang kesehatan dan pendidikan.
Selanjutnya MUI menekankan pentingnya verifikasi yang ketat untuk menjamin kualitas pelaksanaan program. Verifikasi tidak hanya menyangkut kelayakan ruang dapur, tetapi juga manajemen kebersihan, Kemudian sistem pengolahan makanan, penyimpanan bahan baku, hingga kelengkapan administrasi pesantren.
>Setelah melewati proses ini, MUI akan menerbitkan rekomendasi resmi kepada mitra pemerintah, yaitu Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya menentukan pelaksanaan teknis pembangunan dan pendampingan dapur MBG di pesantren.
Kolaborasi antara MUI dan BGN dipandang sebagai bentuk sinergi penting antara otoritas keagamaan dan pemerintah dalam memastikan program berjalan adil, efektif, dan tepat sasaran. “Kami ingin pelaksanaannya terstruktur, transparan, dan memenuhi standar gizi sesuai ketetapan dari pemerintah,” tambahnya.
Lonjakan Lebih dari 500 Usulan: Potret Kebutuhan Nyata di Pesantren
Lebih dari 500 pengajuan dapur MBG yang telah masuk ke Pokja MUI menjadi indikator tingginya kebutuhan pesantren terhadap fasilitas pemenuhan gizi. Angka tersebut akan semakin meningkat karena sejumlah pesantren masih dalam tahap penyusunan proposal. Sebagian besar pesantren yang mendaftar adalah pesantren yang memiliki jumlah santri besar serta aktivitas pendidikan yang berlangsung penuh waktu. Kehadiran dapur MBG akan dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan santri. Fenomena ini sekaligus mengonfirmasi bahwa sektor pesantren mulai dipandang sebagai elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam aspek kesehatan remaja dan pendidikan karakter.
Sebelumnya Kementerian Agama, dalam penyataannya mengenai program MBG untuk pesantren, menegaskan bahwa keterlibatan pesantren merupakan komponen vital dalam keberhasilan program nasional pemenuhan gizi. Melalui kebijakan yang dirilis dalam portal resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa MBG di pesantren diprioritaskan untuk lembaga yang memiliki asrama dan jumlah santri tinggi. Hal ini guna memastikan dampak langsung bagi ribuan pelajar di lingkungan pendidikan keagamaan. Kemenag menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan kesehatan santri hingga memperkuat ekosistem pendidikan pesantren yang bersih, sehat, dan mandiri.
