P3M.OR.ID. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil langkah strategi dalam upaya meningkatkan pendidikan di pesantren. Mereka berkomitmen kuat untuk mewujudkan pondok pesantren (ponpes) yang inklusif dengan tujuan mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Untuk mencapai visi ini, Pemprov Jateng secara resmi menggandeng United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Lembaga internasional memiliki kapasitas dan keahlian yang mumpuni. Harapannya adanya keterlibatan UNICEF dapat memberikan dukungan lebih nyata untuk membangun ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan melindungi seluruh santri.
Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. “Kami rangkul UNICEF. Lembaga ini dianggap memiliki kapasitas menurut penilaian kalangan eksternal, termasuk dari kalangan orang tua santri,” ucap Taj Yasin dalam dalam acara Sarasehan Kepesantrenan. Acara yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Fusha, Kabupaten Pekalongan, pada Kamis lalu ini. Taj Yasin juga menjelaskan tentang kemitraannya dengan UNICEF.
Adanya pelibatan UNICEF bukan tanpa alasan. Menurutnya keterlibatan pihak eksternal seperti UNICEF membawa sudut pandang baru. Selain itu UNICEF memiliki pendekatan dan metode yang telah teruji secara global. Hal ini penting untuk melengkapi metode yang sudah ada di internal pondok pesantren. Selain itu pendekatan UNICEF fokus pada perlindungan hak-hak anak memungkinkan adanya kolaborasi ini. hal ini juga memungkinkan adanya metode saling-silang. Tujuannya agar program perlindungan santri dari kekerasan atau perundungan menjadi lebih kuat dan efektif. Menurut Wagub, penilaian yang hanya berasal dari internal terkadang kurang kuat. Dengan adanya evaluasi dari pihak luar, pesantren bisa mendapatkan masukan tujuan. Hal ini mempercepat akselerasi lingkungan belajar yang benar-benar aman.
Membuka Tabir Kasus Perundungan
Salah satu isu krusial adalah perundungan atau kekerasan. Taj Yasin menekankan pentingnya transparansi. Jika ada kasus perundungan di lingkungan pesantren, pihak pengelola harus berani bersuara. Masalah tersebut tidak boleh ditutupi atau dianggap remeh. “Jangan dipendam, nanti malah menjadi gunung es,” katanya dengan tegas.
Merujuk pada fenomena gunung es, kasus kekerasan di pesantren yang terlihat hanya pada permukaan. Namun seringkali dari fakta yang sebenarnya. Dengan membuka masalah, semua pihak dapat memahami akar masalahnya. Selanjutnya, mereka bisa bekerja sama mencari solusi yang menyeluruh dan adil. Keterbukaan justru akan membangun kepercayaan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa pesantren menyatakan kooperatif dan bertanggung jawab.
Untuk mencegah meluasnya masalah, deteksi dini menjadi kunci utama dengan komunikasi semakin intensif. Selain itu juga komunikasi ini harus terjalin baik antara pihak pesantren dan orang tua santri. Namun proses ini sebaiknya terjadi sejak awal pendaftaran. “Harus ada deteksi dini dalam mengatasi permasalahan. Screening-nya melalui pembicaraan dengan orang tua. Pondok pesantren harus mengetahui latar belakang calon anak didik, dan permasalahannya apa,” jelasnya.
Dengan mengetahui latar belakang calon santri, pesantren dapat mengantisipasi potensi masalah. Di sisi lain, orang tua juga wajib memahami kondisi dan aturan yang ada pada pesantren. Adanya komunikasi dua arah ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pengawasan dan pelatihan bersama. Dalam acara ini hadir berbagai kalangan pengasuh pondok pesantren. Mereka antara lain berasal dari Gawargis Muda Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kehadiran mereka menunjukkan adanya inisiatif bersama. Gerakan ini bertujuan sama, yaitu menciptakan pesantren yang ramah untuk semua.
