PURWAKARTA. Seribu pengasuh pondok pesantren (ponpes) menolak kampanye pemilu di lingkungan pesantren. Tuntutan ini merupakan hasil pertemuan dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, 22-24 September 2023.
Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna menyebut perhelatan pemilu 2024 menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam halaqah yang dihadiri 1.000 pengasuh ponpes ini.
Sarmidi menyebut ini menjadi isu penting karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa fasilitas lembaga pendidikan boleh digunakan untuk kampanye, termasuk pesantren dengan izin dari penanggung jawab (pengasuh pesantren).
Sarmidi menegaskan, dalam halaqah ini, para kiai melihat kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif, mengingat kampanye di pesantren selalu untuk mendulang suara, bukan untuk pendidikan politik. Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas.
“Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya,” ujar KH Sarmidi Husna, dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).
Selain isu perhelatan pemilu 2024, Sarmidi juga menyebut dua isu penting lainnya. Pertama, terkait pajak di pesantren. Menurut Sarmidi, pesantren selama ini memiliki kontribusi besar terhadap negara dalam mencerdaskan anak bangsa.
Alih-alih mendapatkan reward dari pemerintah, kata dia, justru pesantren malah dibebani dengan membayar pajak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia melanjutkan, sering kali pesantren tiba-tiba mendapat tagihan pajak yang memberatkan, tanpa didahului sosialisasi dan edukasi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pesantren meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, sebelum melakukan pemungutan pajak pesantren. Termasuk memberikan keringanan pajak serta rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membentuk tax-center di pesantren.
Kedua, kata Sarmidi, tentang pentingnya transformasi digital di pesantren. Sarmidi menyebut, saat ini transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi telah menjadi keharusan, sementara pesantren saat ini masih belum melek dunia digital.
“Dalam halaqah ini, pesantren diharapkan lebih inisiatif dan adaptif terhadap proses transformasi digital. Di sisi lain, para pengasuh pesantren mendorong pemerintah untuk dapat memfasilitasi penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di pesantren secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain tiga isu tersebut, halaqah ini turut membahas kemandirian pesantren, inkubasi bisnis pesantren, masalah kebangsaan seperti etika politik kiai, pencegahan kekerasan berbasis agama, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.
P3M menyampaikan bahwa pengasuh pesantren dari seluruh penjuru negeri dengan antusias mengikuti acara ini dengan harapan bahwa diskusi dan pemikiran yang disampaikan oleh pemimpin bangsa akan membantu mereka memahami peran pesantren dalam pembangunan nasional, kemandirian pesantren dalam aspek ekonomi, serta peran pesantren dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia.
Di antara pembicara kunci yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam halaqah ini, Mahfud MD menyampaikan fiqh siyasah atau fiqh politik bertema “Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional.”
Mahfud MD menyampaikan, dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari semua menjadi muhajirin. Yakni orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas.
“Indonesia emas itu dalam bahasa Arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujar Mahfud MD.
Halaqah ini juga dihadiri Dr. As’ad Said Ali (Mantan Waka BIN), KH Masdar Farid Mas’udi (Rais Syuriah PBNU), KH Dr Abun Bunyamin (Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin), Prof Waryono (Direktur PD Pontren), Yon Arsal (Staf Ahli Kemenkeu RI), dan Dr. Mohammad Syukron Habibie (Senior Vice President BSI).
Turut hadir Pipin Moh Saiful Arifin (Sekretaris Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia), Dr Ir Mahfud (Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI), KH Abdul Moqsith Ghazali (Katib Syuriah PBNU), dan Dr. Rumadi Ahmad, (Staf Khusus KSP Republik Indonesia).
Baca artikel detikhikmah, “Seribu Pengasuh Ponpes Tolak Kampanye Pemilu di Lingkungan Pesantren” selengkapnya https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6948261/seribu-pengasuh-ponpes-tolak-kampanye-pemilu-di-lingkungan-pesantren.
