Peluncuran Buku Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11)
0

P3M Online – Istri Presiden RI keempat, Hj Sinta Nuriyah Wahid, menilai hampir semua masjid dan tempat ibadah belum ramah kepada kaum disabilitas.

”Problem menyangkut pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah mau pun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang aksesible terhadap disabilitas. Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah,” tegasnya.

Dia mengatakan hal itu dalam peluncuran dan bedah buku “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” di Aula Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sinta Nuriyah, aspek lainnya dalam bidang keagamaan yaitu terbatasnya bahan bacaan keagamaan (Quran, hadits, fiqh, dst) untuk kaum disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini terutama untuk tuna netra tentu membuat akses mereka untuk bisa memperoleh pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas. Padahal, untuk urusan wudlu dan shalat misalnya, banyak sekali masalah yang harus diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga di satu sisi mereka lebih paham dan di sisi lain juga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan agama.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU bekerja sama dengan Kemenko PMK menghadirkan pembicara, Deputi Kemenko PMK A Choesni, Ketua PBNU KH Imam Aziz, Tim Penulis Bahrul Fuad, Ketua PPDI Gufroni Sakaril dan para penulis buku dari LBM PBNU, P3M, dan PSLD Unibraw Malang.

Kurang Diperhatikan

Menurut istri KH Abdurrahman Wahid itu, para penyandang disabilitas saat ini kurang diperhatikan hak-haknya. Mereka masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menjalankan syariat.

”Di luar keterbatasan fisik, mental dan intelektual kalangan disabilitas, mereka menghadapi sejumlah tantangan lain, yaitu cara pandang, diskriminasi di lapangan kerja, dan hambatan dalam menjalankan agama,” tegasnya.

Secara umum, cara pandang terhadap disabilitas didominasi oleh cara pandang mistis dan cara pandang naïf, yaitu menganggap bahwa disabilitas adalah takdir dari Tuhan sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya.

Sementara cara pandang naif melihat bahwa disabilitas adalah akibat dari adanya infeksi penyakit, keturunan, kecelakaan, atau penuaan yang berujung pada pentingnya memberi pendidikan, pelatihan, kursus, keterampilan dan semacamnya. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Secara umum, cara pandang naïf tentu lebih baik ketimbang cara pandang mistis. Namun, keduanya memiliki kelemahan mendasar karena cara pandang keduanya berbasis charity, belas kasihan yang keduanya bermuara pada stigma terhadap kaum disabilitas sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti, tidak beruntung, sakit, tidak normal, tidak lengkap, dan sejenisnya.

Stigma ini biasanya diikuti dengan berbagai bentuk diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Diskriminasi ini tidak hanya dalam fasilitas-fasilitas publik yang tidak memberi akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, tetapi terutama akses informasi, pendidikan, dan pekerjaan.

Itulah sebabnya, cara pandang mistis maupun naif harus diimbangi dengan cara pandang kritis bahwa disabilitas bukan hanya soal takdir, juga bukan semata-mata fenomena manusiawi. Disabilitas adalah konstruksi sosial-politik.

Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri dan keluarganya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, ormas dan terutama negara (pemerintah). Dengan perspektif ini, maka membangun situasi sosial yang ramah disabilitas adalah kewajiban. Membangun sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas adalah keharusan yang tidak bisa ditolak. Inilah yang diamanatkan dalam UU no 8 tahun 2016.

Penulisan buku tersebut melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak. Berbagai kegiatan seperti Halaqoh, FGD, Bahtsul Masail, dan lainnya telah dilakukan yang melibatkan para kiai/ulama, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan lain-lain yang mengupas butir demi butir aspek penguatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan sumber Islam: Alquran, Hadits, dan aqwalul ulama (pendapat para ulama).

Artikel Ini telah Dimuat SuaraMerdeka.com, 23 Desember 2018

Redaksi P3M

Polri Ungkap Terorisme Masih Menjadi Ancaman Utama di Tahun 2019

Previous article

Ancaman Radikalisme di Lingkungan Masjid

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *