Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota HAM, kota inklusif, toleran, demokratis dan humanis
P3M.ONLINE. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyelenggarakan Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH). Berkolaborasi dengan INFID sekolah ini bertujuan memperkuat demokrasi dan mencegah intoleransi serta ekstremisme. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Nur el Falah Serang, Banten pada 12-14 Desember 2023.
“Program sekolah hybrid ini merupakan model pengayaan dari Sekolah Demokrasi Online (SDO) selama masa Pandemi Covid-19. Baik itu di daerah Jawa Timur maupun Jawa Barat. Menurut kami momentum politik ini bisa berpotensi memicu menguatnya intoleransi di semua level. Kerja sama lintas sektoral untuk menjaga situasi kondusif menjadi penting. Hal ini termasuk mengawal agar kampanye berjalan secara bertanggung jawab, tanpa menimbulkan friksi. Salah satunya adalah sekolah Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH),” ungkap Direktur P3M Sarmidi Husna.
Sarmidi menambahkan Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH) merupakan platform pembelajaran daring dan luring yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil. Kemudian juga melibatkan ormas keagamaan, kelompok rentan dan minoritas. “P3M berpengalaman dalam mengelola program Demokrasi, HAM dan Ekstremisme Kekerasan. Program terakhir yang dilakukan P3M adalah penguatan peran NU dan Muhammadiyah dalam pencegahan ekstremisme kekerasan tahun 2019-2022 bersama Ma’arif Institute bekerjasama dengan UNDP,” tambahnya.
Tujuan Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH)
Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota HAM, kota inklusif, toleran, demokratis dan humanis. “ Selain itu mendorong peran aktif multipihak dalam rangka pelaksanaan Pemilu Damai 2023-2024. Utamanya dalam pencegahan politisasi identitas. Dan yang tidak kalah penting adalah ,enciptakan ruang dialog antar multipihak sebagai upaya untuk mendorong keberlanjutan di Kabupaten atau kota masing-masing,”tambahnya.
Menurut Sarmidi, diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang utuh terkait pencegahan kekerasan dalam memperkuat demokrasi dan toleransi terutama dalam konteks penyelenggaraan demokrasi 2023-2024. “ Selain itu, saya juga berharap peserta menindaklanjuti pelatihan dengan membuat video terkait gagasan membangun toleransi dan mencegah politisasi SARA dalam proses demokrasi yang berlangsung saat ini. Dan mereka juga aktifmelakukan kampanye terkait dengan gerakan pencegahan politisasi SARA di media sosialnya masing-masing.
Acara Sekolah Demokrasi Hybrid ini berlangsung Rabu-Kamis, 13-14 Desember 2023, di Pondok Pesantren Nur el Falah, Serang, Banten. Untuk kali ini peserta berjumlah 27 orang yang berasal dari Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Peserta mewakili beragam unsur masyarakat antara lain 17 perwakilan SKPD dan organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan
