skip to Main Content

Syarat Seorang Pemimpin

Tasarrufal-imam ala al-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah
Kebijakanyang diambil seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan ummat yangdipimpinnya. ~ Kaidah Ushul Fiqh.

Pemimpin padadasarnya adalah orang yang terpilih. Ia dianggap memiliki kemampuan lebih disbandingkebanyakan orang. Sehingga dengan kemampuan di atas rata-rata itulah diakemudian dipercaya untuk menjadi pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadipemimpin, karena tidak semua orang memiliki kemampuan memimpin. Itulah sebabnya,ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin.

Tentu sajasyarat itu berbeda-beda dalam setiap jenis kepemimpinan. Makin tinggi tanggungjawab yang harus diemban seorang pemimpin, makin tinggi pula persyaratannya.Demikian pula, makin rendah tanggung jawabnya, makin rendah pula persyaratanyang dibutuhkan.
Presidensebagai orang nomor satu di sebuah Negara tentu memiliki tanggung jawab yangberbeda dengan seorang camat, lurah atau pemimpin agama misalnya. Sehinggapersyaratan antara jenis kempemimpinan yang satu dengan kepemimpinan yang laindengan sendirinya berbeda pula. Namun demikian, ada beberapa syarat umum yangtidak bisa ditawar dalam setiap jenis kepemimpinan, baik pemimpin Negara,pemimpin umat, pemimpin organisasi maupun lembaga tertentu.
Syarat umum itu, dalam teori politik modern,dirumuskan dalam tiga hal, yakni akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas. Akseptabilitasmengandaikan adanya dukungan riil dari sekelompok masyarakat yang menghendakiorang tersebut menjadi pemimpin. Seseorang baru dianggap sah sebagai pemimpinjika ada yang menginginkan dan memilihnya menjadi pemimpin.
Aspek ini,dalam teori politik disebut sebagai legitimasi, yakni kelayakan seorangpemimpin untuk diakui dan diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya melaluiproses pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil. Hanya orang yangdipilih melalui proses pemilihan itulah yang dianggap memiliki legitimasisebagai pemimpin.Syarat ini memang khas kepemimpinan politik. Tidak semua pemimpinharus dipilih. Namun dipastikan kepemimpinan di luar politik juga akan memilikilegitimasi yang sangat kuat jika melalui proses pemilihan, bukan sekedarditunjuk oleh orang tertentu.
Syarat keduaadalah kapabilitas. Jika akseptabilitas menyangkut keabsahan seorang sebagaipemimpin, maka kapabilitas menyangkut kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan.Untuk menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena ada yang menghendaki menjadipemimpin dan kemudian memilihnya sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapidengan dengan kemampuan yang memadai untuk mengelola berbagai sumber daya dariorang-orang yang dipimpinnya agar tidak sampai terjadi konflik satu sama lain.Kalaupun nantinya ada konflik, maka pemimpin itu harus bisa menunjukkan bahwadia bisa mengelola konflik itu bukan hanya agar konflik itu mereda dan tidakmeluas menjadi konflik fisik apalagi sampai berdarah-darah, tetapi juga agardari pengelolaan konflik itu lahir sebuah consensus yang disepakati bersama.
Syarat ketiga,integritas, tidak kalah pentingnya. Akseptabilitas dan kapabilitas hanyamungkin bisa menghasilkan ‘produk’ yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnyajika dilengkapi oleh integritas. Kemampua memimpinn dan keabasahan menjalankankepemimpinan tidak cukup berarti jika pimpinan itu tidak memiliki integritas.
Apakah integritasitu? Secara sederhana, integritas adalah komitmen moral untuk berpegang teguhdan mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama sekaligus kesediaanuntuk tidak melakukan pelanggaran baik terhadap aturan maitu itu maupunterhadap norma-norma tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Jika akseptabilitasmenyangkut legitimasi dan kapabilitas berhubungan dengan kompetensi, makaintegritas menyangkut konsistensi dalam memegang teguh aturan main dannorma-nora yang berlaku di masyarakat.
Tanpa akseptabilitas,seorang pemimpin akan mudah dipertanyakan keabsahannya karena tidak memilikilegitimasi yang kuat. Sebaliknya, tanpa kapabilitas, seorang pemimpin tidakmungkin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik karena dia tidakdilengkapi dengan kompetensi. Namun akseptabilitas dan kapabilitas menjaditidak ada gunanya jika tidak didukung oleh integritas. Tapa integritas, seorangpemimpin akan mudah terjerumus dalam sikap sewenang-wenang dan cenderungmengabaikan aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan sendirinyaberbagai bentuk penyelewengan moral akan mudah terjadi.
Bagaimanadengan Islam? Dalam nash (Qur’an dan Hadits) serta berbagai literatureklasik (kitab kuning), hanya dua syarat terakhir yang ditekankan. Bukan karenasyarat pertama tidak penting, tetapi karena pada saat Islam datang, masyarakatwaktu itu belum mengenal apa yang disebut legitimasi sebagai syarat keabsahanseorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpun politik, di sampingsebagai pemimpin agama tentu saja, memiliki syarat yang sempurna dalam halkapabilitas dan integritas, walaupun bukan berarti tidak sempurna dalam halakseptabilitas. Sebab, nyatanya Nabi diterima dan diakui sebagai pemimpinpolitik. Hanya saja, pengakuan itu datang setelah Nabi menjadi pemimpin, bukansebelumnya.
Sifat-sifatNabi yang empat (shidiq, amanah, tabliqh, fathanah) merupakan cerminan darikesempurnaan Nabi sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin politik. SikapNabi yang selalu menyanyangi rakyat kecil, keberpihakannya terhadap kaumtertindas, serta keberaniannya untuk menentang kedzaliman dan menegakkankeadilan adalah contoh yang sangat nyata sebagai pemimpin politik. Hal yangsama ditunjukkan oleh empat khalifah sesudah Nabi (al-khulafa’ al-rasyidun),terutama Abu Bakar dan Umar.
Itulah yangmelatarbelakangi lahirnya ushul fiqh tasarruf al-imam ala ra’iyah manuthunbi al-mashlahah. Kebijakan yang diambil seorang pemimpin harus didasarkanpada kemaslahatan ummat yang dipimpinnya. Kemaslahatan umat (atau rakyat dalambahasa kita sekarang) harus lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan dirinyasendiri maupun kelompoknya.
Tentu saja,untuk menjamin bahwa kebijakan itu betul-betul berorientasi pada kemaslahatan,maka tidak bisa hanya diserahkan kepada pemimpin. Bukan karena integritasseorang pemimpin biasanya hanya terjadi sebelum dan pada masa-masa awalkepemimpinannya, tetapi terutama karena kekuasaan sangat menggoda untukdiselewengkan. Di sinilah pentingnya control, agar kecenderungan penyalahgunaankekuasaan itu bisa diperkecil sampai pada tingkat minimal. Doktrin amar ma’rufnahyi munkar yang sangat ditekankan dalam Islam adalah manifestasi dari control.Jika tidak, kita akan termasuk apa yang dalam sebuah hadits disebut adl’afulimam, orang yang paling rendah kualitas imannya. Kesempurnaan iman seorangditentukan oleh seberapa besar kemampuan untuk mengubah kemungkaran menjadikemaslahatan.
Oleh: AgusMuhammad
PenelitiSenior Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top