CSOiEFA ~ 2011

Sekurang-kurangnya pada tahun 1981 nama pesantren dari ujung Timur Pulau Madura ini sudah banyak dikenal orang. Pada tahun itu Presiden Soeharto menyerahkan hadiah Kalpataru kepada pesantren tersebut karena dinilai berjasa sebagai penyelamat lingkungan. Karena itu beralasan kiranya untuk memaparkan lebih jauh tentang keberadaan dan ihwal pesantren yang diberi nama an-Nuqayah ini, yang telah menggelar kiprah dakwahnya sejak tahun 1887 di Guluk-guluk, sebuah daerah yang secara geografis gersang.Berkembangnya pesantren di Madura yang penduduknya (Suku Madura) dikenal fanatik dalam beragama tentu sangat dimaklumi. Di daerah yang jumlah pesantren dan madrasahnya jauh lebih banyak (2.271 buah) dibanding jumlah sekolah umum (731) ini, tahun 1990, kyai mempunyai kedudukan terhormat dan pengaruh yang besar dalam masyarakat hampir-hampir tanpa reserve. Namun satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah kemampuan bersama-sama masyarakat pendukungnya yang bercorak kultur tradisional itu dalam memberikan jawaban yang nyata dan tepat terhadap berbagai problema dan tantangan yang dihadapi. 

Judul         : An-Nuqayah: Gerak Transformasi Sosial di Madura

Penulis      : Bisri Effendi

Penerbit    : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Tahun       : 1990

Halaman   : viii+ 121

Dalam konteks kehidupan bangsa dan negara, dengan jumlah warga puluhan bahkan ratusan juta jiwa, prinsip partisipasi politik semesta seperti digariskan al-Qur'an tersebut sudah barang tentu tidak mungkin bisa dilaksanakan untuk banyak hal secara langsung oleh seluruh warga. Membentuk badan perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi musyawarah, dengan demikian, merupakan keharusan implisit dari perintah al-Qur'an itu sendiri.

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebagai bagian tak terpisahkan dari lima sila (Pancasila) dasar kehidupan dan ketata-negaaraan kita, dengan sangat baik telah mencakup prinsip partisipasi politik semesta itu sekaligus keniscayaan pelembagaannya. 

Lembaga perwakilan sebagai forum partisipasi politik masyarakat sudah terbentuk mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat (LMD, DPRD, DPR/MPR), kita melihat dengan jelas bahwa komitmen kerakyatan dari lembaga-lembaga ini masih perlu terus ditingkatkan bobotnya.

Struktur kelembagaan dan sistrem rekrutmen orang-orang yang duduk di dalamnya, masih membuka peluang terjadinya pelunturan komitmen kerakyatan yang dimaksud di satu pihak dan kurang menjamin terpenuhinya standar mutu yang harus dimiliki, di lain pihak.

Tuntutan masyarakat-lembaga yang semakin menguat agar lembaga-lembaga perwakilan (permusyawaratan) rakyat di semua tingkatan, semakin ditingkatkan komitmen dan kemampuannya sebagai muara aspirasi rakyat, terutama rakyat lapisan bawah.

Judul: Fiqh Permusyawaratan/Perwakilan

Editor: Masdar F. Mas'udi

Penerbit: P3M bekerjasamasa dengan RMI dan Pesantren Cipasung

Tahun: Agustus 1992

Tebal: 126 halaman

(4) Kalau teks bukan satu-satunya alat, apalagi yang akan dipakai untuk mencerahkan kemanusiaan. Teori-teori perubahan apa yang akan dipakai dalam teori emansipasi? Ada cara untuk memperlakukan teks secara ringan, bahkan mendekonstruksi, yaitu dengan mengabaikan teks dan tidak terlalu memperbesar dengan membicarakannya.

Khaled Abou el-Fadl. Salah satu bukunya, Islam dan Tantangan Demokrasi cukup banyak dipelajari di Indonesia, terlebih para intelektual muslimnya. Gagasannya dalam buku itu yang mempertemukan antara Islam dan Barat, tepatnya mencoba mencari titik temu Islam dan Demokrasi, mejadi pehatian khusus, mengingat diskursus tentang hal ini menguat di Indonesia seiring menguatkan kekuatan politik dengan label Islam menyuarakan formalitas syari'ah Islam dalam negara. Benturan keras terjadi manakala upaya itu secara mentah-mentah coba menggulingkan demokrasi yang telah berdiam lama di Indonesia, agar bisa menggantikannya dengan aturan dan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Salah satu sumbangsih penting Khaled Abou Fadl, hadir dalam wacana ini, mencoba memberikan titik temu antara Islam dan demokrasi.

Dalam Simposium yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren (P3M) bertemakan, "Undercovering Religious Authoritarianisme: The Middle Path for Democracy And Shari'a", Khaled Abou Fadl bersedia hadir atas undangan yang P3M berikan untuk menjadi nara sumber, mendamping Gus Dur di malam 18 Juli 2005 yang lalu di Hotel Nikko, Jakarta. 

Berikut beberapa hasil dokumentasi dari acara tersebut;

 Dr. Khaled Abou el-Fadl saat berbicara sebagai narasumber acara simposium "Undercovering Religious Authoritarianisme: The Middle Path for Democracy And Shari'a"

 [18 Juli 2005]

  

  Foto dengan Dr. Khaled Abou el-Fadl

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)--Dari sudut pandangan sufi, pendidikan juga merupakan media strategis untuk mengantar manusia menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Manusia yang terlahir dalam fitrah yang suci, pertumbuhan dan perkembangannya tergantung pada pendidikan serta lingkungan yang membentuknya. Tetapi selain penting, pendidikan juga berat, karena menurut al-Ghazali hakekat ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan diperolehnya nilai keutamaan sebagai tujuan tertinggi, hanya bisa dicapai bila pendidikan tidak sekedar untuk memperoleh kepandaian, kedudukan serta kekayaan.

Pemerhati sejarah akan menemukan pemenggalan pembahasan tentang sejarah pendidikan era Islam. Penulis-penulis sejarah pendidikan, terutama penulis-penulis Barat mengabaikan pendidikan yang diterapkan dalam masyarakat Islam. Sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan nihil penulisan tentang pendidikan Islam itu. Kita lihat misalnya Paul Monroe, yang bukunya tergolong babon dalam sejarah pendidikan, hanya beberapa baris saja menyinggung tentang sejarah pendidikan Islam. Dan pada umumnya penulis Barat mengikuti jejak Monroe ini. 

Kendati begitu, tahun-tahun terakhir ini mulai muncul beberapa penulis sejarah pendidikan, semisal Joad dan Robert Ulich yang menyajikan beberapa bab dalam bukunya tentang pendidikan Islam, meskipun sangat tidak informatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh miskinnya informasi mereka tentang Islam, atau boleh jadi karena ketidakmampuan mereka membaca bahasa Arab atau kelangkaan penelitian masalah ketimuran. Mungkin juga disebabkan buku-buku tentang Islam tidak sampai di Barat, atau justru kembali pada sikap antipati yang memang menghinggapi kebanyakan orang Barat mengenai masalah ketimuran, terutama Islam.
Akhir-akhir ini ahli pendidikan Timur mulai mempelajari sejarah pendidikan Islam. Mereka melakukan berbagai penelitian dan menulis buku, antara lain Khalil Thuthih, Sayidah Asma Fahmi dan Dr. Ahmad Syalabi. Sangat diharapkan kebangkitan bersifat masif di dunia Arab ini merupakan pendorong para pelajar dan sejarahwan agar memusatkan sebagian aktivitasnya mempelajari warisan pendidikan Islam. Di situ akan segera diketahui sejarahnya berikut teori-teori yang diwariskan oleh para penulis dan filosof muslim yang kematangannya sudah mencapai tingkat tinggi, melebih ahli pendidikan Barat yang semasa atau yang datang beberapa abad kemudian.
belakangan beberapa ahli sejarah pendidikan Barat merasakan arti penting karya para penulis dan filosof muslim tentang pendidikan, seperti al-Ghazali, Ibn Sina, dan Ibn Khaldun. Hanya saja apa yang disebut dalam karya Barat modern itu tidak sebanding dengan kebesaran karya dan kematangan teori-teori yang diajukan. Sebagai contoh, Robert Ulich, seorang Guru Besar Sejarah pendidikan pada Harvard University menulis satu pasal dalam bukunya Three Thousand Years of Educational Wisdom tentang al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Tapi hanya menerangkan biografinya dalam beberapa baris kutipan dan menyajikan beberapa kutipan dari buku al-Ghazali Ayyuha I-Walad dan Muqaddimah Ibn Khaldun, tanpa memberi komentar sedikitpun. Padahal Ulich termasuk sejarahwan Barat terpenting saat ini.
Bahasan buku ini, hanya dibatasi pada al-Ghazali, seorang filosof, pemimpin religius, dan reformer sosial yang sadar bahwa pendidikan yang benar merupakan sarana untuk menyebar keutamaan (fadhilah) diantara umat manusia. Dengan mensyaratkan menjadi lebih baik dan menjadi lebih utama. Meskipun banyak tulisan al-Ghazali tentang pendidikan, tetapi pokok pikirannya itu dapat dilihat dalam karyanya Ihya' Ulumuddin, Fatihat al-Ulum, dan Ayuha I-Walad. Di sinilah terhimpun fikiran-fikiran al-Ghazali mengenai pendidikan.
Pemikiran pendidikan al-Ghazali sejalan dengan filsafatnya yang religius dan sufistik. Dia merumuskan tujuan pendidikan secara jelas sesuai dengan filsafatnya, kemudian menerangkan pengetahuan-pengetahuan yang perlu diajarkan kepada anak yang sedang tumbuh agar dapat mencapai tujuan tersebut. Diterangkan pula bagaimana seharusnya hubungan antara guru dan murid, serta prinsip-prinsip yang harus dipegangi seorang guru dalam menunaikan tugasnya. Di samping ia telah merumuskan metode mengajar dengan garis amat tegas. Dengan itu, al-Ghazali telah meletakkan sistem pendidikan yang sempurna yang ditentukan dan dirumuskan atas dasar filsafat yang dianut.

Sekali lagi, buku ini hasil halqah (sarasehan), yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dengan melibatkan para kyai dan pengasuh pesantren. Di samping ikut melengkapi daftar kepustkaan yang sudah ada, yang tidak kalah penting adalah buku in menjadi saksi atas keterlibatan para kyai dalam proses pergumulan masalah-masalah kongkrit yang dihadapi rakyat banyak.

Etos agama sebagai rahmat untuk kehidupan umat manusia memang otentik, tetapi masih terasa janggal. Yang kaprah bahwa kehidupan manusia untuk agama atau bahwa agama untuk dirinya sendiri. Tidak mengapa. Proses perubahan tampaknya toh akan terus bergerak ke depan: desakan sejarah semakin memperkuat tuntuttan perubahan ini.

P3M dengan segala keterbatasananya hanya ingin menjadi alat bagi proses perubahan tadi. Juda dengan langkah yang sederhana ini.

Bab I. Tanah dan Watak Pembangunan

1. Pembangunan sebagai Gejala Global oleh Sutjipto Wirosardjono

2. Tinjauan Kritis Terhadap Paradigma Pembangunan oleh Mansur Faqih

3. Sifat dan Watak Pembangunan Kita oleh Dr. Lukman Sutrisno

Bab II. Pembangunan dan Problem Pertanahan

1. Pembangunan dan Problem Pertanahan oleh Abdul Muiz SH

2. Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia oleh Abdul Hakim G. Nusantara

3. Pembangunan dan Tanah; Mengapa Masyarakat Resah oleh Nurdin A. Rahman MA

4. UUPA dan Masalah Pertanahan oleh Dr. Sri Bintang Pamungkas

Bab III. Fiqh Tanah dan Tanggung Jawab Sosial Kyai

1. Fiqh Pertanahan oleh KH. Tolchah Hasan

2. Kyai dan Kemelut Pertanahan oleh KH. Cholil Bisri

Membicarakan demokrasi yang dikaitkan dengan agama memang merupakan tema yang besar. Tidak jarang terjadi, seorang yang mencoba mempertautkan agama dan demokrasi berakhir dengan frustasi yang mendalam. Di satu pihak, setiap agama lahir dengan mitos pemihakan yang begitu spektakuler kepada rakyat jelata. Akan tetapi, agama sebagai kekuatan makar terhadap kesewenang-wenangan para elit (kekuasaan poltik maupun ekonomi), secara perlahan memudar dan akhirnya hilang sama sekali. Bahkan secara mencolok acapkali digantikan dengan kekuatan "pembenar" terhadap setiap bentuk dan watak tatanan sosial yang mendominasi. 

Ada dugaan, bahwa pembalikan itu terjadi bersamaan dengan proses institusionalisasi dan formalisasi agama itu sendiri. Lalu apa kata para tokoh agama-agama? Bagaimana pandangan para pakar lainnya? Buku ini merekam diskusi-diskusi mereka.

Sejak tahun 1985, lima Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) di Indonesia; Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Bina Swadaya, YIS (Yayayasan Indonesia Sejahtera) dan PKBI (Perkumbulan Keluarga Berencana Indonesia), yang tergabung dalam SEPMA (Sekretariat Pengembangan Manajemen) menjalin kerjasama dengan MIM (The Manitoba Institute of Managemen Inc) Canada untuk pengembangan manajemen organisasi nirlaba di Indonesia dalam paket program studi penjajagan, workshop, pengadaan dan modifikasi serta pelatihan dan asistensi. Sampai akhir 1989, kerjasama tersebut menghasilkan 66 pelatih pengembangan manajemen organisasi nirlaba, dari 35 LPSM/LSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Mayarakat) di seluruh Indonesia. Pada gilirannya para pelatih berhasil melatih 250 manajer tingkat menengah dari 73 LPSM/LSM. Sementara itu, masing-masing lembaga yang bekerjasama, baik dengan program khusus, regional, maupun program yang dibiayai sendiri sudah melatih manajer LSM, termasuk organisasi massa dan sosial jaringannya dalam jumlah yang lebih besar.

Buku Manajemen Organisasi Nirlaba ini naskah aslinya disusun oleh MIM, berdasarkan penelitiannya di beberapa LPSM/LSM di Indonesia. Sebelum diterapkan buku tersebut sudah diujicobakan pada beberapa LPSM/LSM secara terbatas. Setelah mengalami berbagai penyesuaian,  modifikasi dan adaptasi, disepakati untuk dimanfaatkan secara lebih luas sebagai bahan rujukan dan panduan pelatihan untuk menerapkan manajemen yang khas bagi organisasi nirlaba, seperti LPSM, LSM, lembaga sosial atau lembaga pendidikan yang lain. []

Judul : Manajemen Organisasi Nirlaba
Penulis : Tim Penulis MIM (The Manitoba Institute of Managemen Inc)
Penerbit : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Tahun : Cetakan I, Desember 1988
Tebal : xiv+254 halaman

Sebagian besar artikel dalam buku ini adalah makalah yang disajikan dalam seminar tentang komunikasi penunjang pembangunan yang dilakasanakan di Tugu, pada tanggal 27-31 Oktober 1987. Seminar itu dilaksanakan atas kerjasama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Friedrich Naumann Foundation (FNS).

Friedrich Naumann Foundation sudah bekerjasama dengan P3M sejak tahun 1983. Tujuan dari kerjasama ini adalah mendorong tumbuhnya inisiatif swadaya dan suatu tipe dinamis sosial di pedesaan Indonesia yang terkait secara positif dengan akar sejarah pribumi dan mendorong ke arah pluralisme politik serta demokrasi, persamaan sosial dan persamaan hak. 

Dalam kerangka umum ini, sejak awal tahun 1987 potensi komunikasi penunjang pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut telah dijajagi. Penelitian, seminar di Tugu ini dan lokakarya pelatihan yang bersangkutan dilaksanakan oleh P3M dalam bentuk program media masyarakat yang dimulai pada tahun 1988. Kegiatan yang disebut terakhir termasuk unik di Indonesia, dalam arti bahwa hal ini merupakan upaya pertama yang secara sistematis membahas dan mendukung inisiatif strategi komunikasi yang berorientasi pada rakyat dan proyek-proyek pengorganisasian masyarakat yang bertujuan memecahkan atau mencairkan "budaya bisu". Kegiatan ini didasarkan pada pra-anggapan atau asusmi bahwa program-program media utama dari pemerintah maupun LSM bukan hanya tidak menguntungkan sebagian terbesar anggota masyarakat tetapi juag menghalangi persamaan hak perorangan dan pendemokrasian pengambilan keputusan, terutama di lingkungan mereka yang miskin tidak berdaya dan tidak diutamakan. 

Idealnya, strategi komunikasi yang berorientasi pada rakyat seharusnya menyerahkan produksi, pengolahan dan pengendalian media kepada rakyat atau masyarakat bersangkutan yang aspirasim kebutuhan dan masalah-masalahnya tercermin dalam media itu dan akan mendorong ke arah proses transformasi dari mereka yang saat ini tidak berdaya. 

Buku ini merupakan upaya sederhan, dan juga yang pertama, untuk mengkaji lika-liku komunikasi penunjang pembangunan dalam teori dan prakteknya di Indonesia dibandingkan dnegan keadaan atau situasi di tingkat Internasional serta pengalaman beberapa negara Asia Tenggara.

Islam menetapkan konsep anggaran sebagai konsep yang sangat strategis. Karenanya Islam tidak akan melupakan hal yang sangat strategis ini. Apalagi mengenai hal yang berkaitan erat dengan keadilan, pasti al-Qur'an akan angkat bicara. Kalau selama ini umat Islam belum ada yang bicara, mungkin karena mereka belum banyak yang peduli. Bahkan harus dikatakan "belum peduli" sekiranya perhatian utama masyarakat masih tertuju pad sosok tokoh, dan bukannya soal apakah kebijakan pemerintahannya lebih memihak rakyat atau tidak. 

Dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh yang sangat tegas, yakni "tasarraful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah (seluruh kebijakan pemimpin terhadap rakyat haruslah mengacu pada kemaslahatan mereka). Karena itu, sudah saatnya masalah kebijakan strategis dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan menjadi perhatian utama umat Islam. Dan kebijakan yang paling strategis dalam hal ini adalah kebijakan anggaran.

Kepustakaan dan perpustakaan Islam di Indonesia, akhir-akhir ini menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kepustakaan tersebut tidak terbatas pada jenis buku atau majalah yang menggunakan bahasa Indonesia, melainkan juga ditulis dalam bahasa asing khusunya Arab dan Inggris.

Terhadap literartur yang berbahasa Arab ini, hingga sekarang nampaknya belum ada pedoman katalogisasi buku yang bisa dijadikan pedoman bagi para pustakawan dalam mengkatalogisasi bahan pustakanya. dalam pada itu, adalah suatu keharusan bahwa sebuah perpustkaan yang baik senantiasa mengolah buku-buku dan bahan pustaka lainnya secara sistematis dan taat asas. Dan salah salah satu kegiatan pengolahan buku adalah katalogisasi. untuk melaksanakan kegiatan katalogisasi-- dalam hal ini buku-buku yang berbahasa Arab--para pustakawan kita sering mengalami kesulitan disebabkan dua hal; pertama, kurang menguasai bahasa Arab, dan kedua, karena belum adanya pedoman katalogisasi yang baku untuk buku-buku berbahasa Arab.

Kehadiran buku in terutama dimaksudkan untuk mengisi kekosongan buku pedoman dimaksud di atas, sehinga dapat membantu pustakawan, ketika menghadapi kesulitan bagaimana memproses buku-buku berbahasa Arab ke dalam sistem katalogisasi yang baku.

Judul : Katalogisasi Buku Berbahasa Arab
Penulis : Drs. M. Kailani Eryono
Penerbit : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Tahun : Cetakan ketiga, 1991
Tebal : vi+176 halaman

Salah satu kelemahan mendasar berbagai gerakan Islam yang hendak memperjuangkan demokrasi dan tegaknya hak-hak asasi atau hak-hak rakyat adalah pemetaan masalah dan evaluasi, seperti apa dan sudah sampai dimana sesungguhnya proses perubahan tersebut dalam masyarakat. Kelemahan inilah yang seringkali membuat pekerjaan berulang-ulang dan bahkan kontradiksi satu dengan lainnya, karena kegiatan itu seringkali berangkat dari asumsi belaka.

Program fiqh siyasah li mashalih ar-ra'iyyah atau katakanlah fiqh politik untuk kesejahteraan rakyat yang berusaha mendorong demokratisasi masyarakat, khususnya melalui pesantren demi tegaknya hak-hak rakyat dari penindasan negara maupun manipulasi para elit politik, ingin menghindari tradisi tersebut. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mendokumentasikan hampir seluruh proses dan perjalanan kegiatan-kegiatan kami, meskipun tidak semuanya dipublikasikan. Dan juga ingin melakukan pemetaan dan evaluasi secara periodik. Buku ini adalah salah satu upaya melakukan pemetaan dan evaluasi itu, setelah program ini berjalan lebih dari dua tahun.

Dengan pemetaan ini kami misalnya menjadi menyadari bahwa tidak seperti anggapan kami sebelumnya, juga banyak orang mungkin, bahwa referensi pesantren hanyalah kitab kuning. Mereka, para pemimpin pesantren, sangat menyadari perlunya referensi lain yang bisa menjadi acuan dalam menanggapi perubahan-perubahan masyarakat. Mereka juga memiliki cara sendiri dalam akses informasi dan belajar dari perubahan masyarakat tersebut. Selain juga memiliki cara yang khas bagaimana menyampaikan perubahan-perubahan yang tak terhindarkan tanpa gejolak yang berarti. 

Buku ini diangkat dari laporan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjajaki dan memetakan pandangan para kiai/nyai para pemimpin pondok pesantren dan pemuka Islam lainnya mengenai demokrasi.

Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian pendidikan politik Islam untuk pengutan demokrasi dan hak-hak rakyat/manusia. 

Sasaran dari semua kegiatan ini adalah para kiai/nyai pemuka agama Islam dan pesantren di lingkungan NU, terutama di pedesaan. Pilihan itu berdasarkan asumsi bahwa kooptasi negara terhadap masyarakat sipil begitu kuat di bawa rezim Orde Baru. Lebih dari 30 tahun, elemen-elemen masyarakat yang selama ini mewakili masyarakat sipil seperti pemimpin organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, pada dasarnya tidak lagi mampu mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangan kepentingan tersebut. Dalam kategori ini termasuk pula para pemimpin dari golongan "wakil rakyat", baik di pusat maupun di daerah.

Betapa pun luas, kuat, dan dalamnya kooptasi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, masih terdapat sejumlah kelompok dalam masyarakat yang mampu bertahan. Salah satunya adalah para kiai/nyai yang mampu mempertahankan independensi mereka. Mereka diharapkan dapat menggantikan peran yang selama ini terabaikan, yakni sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dalam menjalankan peran ini, meskipun lebih dalam kapasitas informal, kiai/nyai kadangkala justru lebih efektif. Misalnya mereka berhubungan langsung dengan para perumus kebijakan negara dari berbagai jenjang, sesuai kekuatan tawar mereka, tanpa melalui prosedur formal yang birokratis.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk mengangkat salah satu hasil proses interaksi antara persoalan-persoalan kemasyarakatan dan jawaban yang diusahakan untuk mengatasinya, khususnya melalui pengembangan sumberdaya manusia. Daya kreasi yang selalu mengalir dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencari, menemukan, dan memilih jawaban berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat telah menjadi suatu kepedulian tersendiri. Karena itu, harkat dan hasrat untuk terus mengembangkan sumberdaya dan potensi LSM, terutama dalam meningkatkan mutu pemandu dan metode latihan, kemudian menyebarserapkan dan menyebarluaskan ke 88 LSM di Indonesia dan sejumlah pesantren yang kini bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, telah menjadi komitmen bersama. 

Proses penulisan dan penyusunan buku ini diawali dengan lokakarya Pengembangan Pendayagunaan Sumber-sumber Pelatihan di Lingkungan 28 LSM (Jakarta 2-5 Maret 1985) dan Latihan Pelatih dari 21 LSM (Solo, Agustus 1985), kerjasama P3M dengan The Asia Foundation. []

Judul : Belajar dari Pengalaman: Panduan Latihan Pemandu Pendidikan Orang Dewasa untuk Pengembangan Masyarakat
Penulis : Roem Topatimasang, dkk.
Penerbit : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Tahun : Cetakan pertama, 1986
Tebal : xvi+294 halaman