JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali angkat bicara soal konflik GKI Yasmin. Kali ini di hadapan 128 perwakilan internasional di kantor Kementerian Luar Negeri, SBY menyatakan harapannya pada kasus ini.

SBY menjelaskan kasus GKI Yasmin, sebetulnya masalah perizinan, serta masalah hubungan antara jemaat bersangkutan dan masyarakat lokal.

Adapun kasus ini bermula pada tahun 2002 silam. SBY menjelaskan pemerintah terus mencari jalan keluar atas kasus itu, melalui pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum.

"Karena sekali lagi pengalaman kami, kita menyelesaikan masalah Ambon, Poso, dan masalah lain-lain, pendekatan hukum semata kadang-kadang tidak bisa dengan efektif mengakhiri benturan. Tetapi dengan pendekatan tambahan itu justru lebih cepat dan lebih bisa permanent untuk menyelesaikan konflik horisontal itu," jelasnya merujuk pengalaman-pengalaman sebelumnya, di Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Presiden lalu meminta pemerintah untuk terus melakukan mediasi dan mecari solusi terbaik.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Saya sudah mendorong walikota (Bogor), Gubernur (Jawa Barat), masyarakat lokal untuk menemukan solusi dengan bantuan pemerintah pusat," serunya.

SBY menegaskan poin penting yang mesti diperjuangkan dalam masalh tersbeut adalah jemaat GKI Yasmin bisa menjalankan ibadah secara tenang dan damai di Bogor.

"Dan kami akan terus memastikan ini semua karena sekali lagi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan, memeluk agamanya, siapapun, apa yang islam, katolik, Kristen, Hindu, Budha, yang menurut sy mendapatkan perlindungan dari konstitusi kami," ujarnya.

Hal senada juga pernah diungkapkan SBY, kala acara tanya-jawab dengan wartawan di Istana Negara Senin (13/2/2012) lalu.

image dan berita: tribunnews

JAKARTA : Sebagai ideologi negara, Pancasila tengah menghadapi berbagai macam tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global. Oleh karena itu, Pancasila harus direaktualisasi dan revitalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mayoritas santri di Jawa Timur menolak hukum Islam atau hukum adat dijadikan sebagai pengganti Pancasila. Para santri yang sedang menimba ilmu di pesantren-pesantren di Jawa Timur itu juga tidak menyetujui bila Pancasila digantikan dengan ideologi Islam.

Realita itu diungkap lembaga Pusat Kajian Pancasila dan Agama (Puspa) IAIN Sunan Ampel Surabaya usai melakukan penelitian melibatkan 1000 santri di berbagai pesantren yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota. "Sebanyak 93,6 persen santri di Jatim setuju Pancasila menjadi ideologi kebangsaan," ujar Direktur Puspa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Suyikno di Surabaya, Senin (13/2).

Menurut dia, pemahaman santri di Jawa Timur tentang ideologi Islam masih perlu diluruskan, karena 30,2 persen diantaranya masih setuju memerangi non-Muslim dan 56,8 persen santri masih setuju untuk mengusir gerakan ideologi non-Pancasila. (Andira/Hanif S)

Berutanglah Terus, Maka Jatah Rakyat Makin Kurus

Saat ini, ramai dibicarakan besarnya utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini. Kewajiban yang muncul akibat penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung dari negara lain itu, sungguh fantastis. Totalnya sebesar Rp 139 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dari utang yang masih berjalan sekitar Rp 122 triliun. Ada apa dengan utang?

Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak serius menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia (HAM). Isu HAM hanya dijadikan alat untuk membangun citra di mata internasional. Di tingkat regional, pemerintah proaktif mendorong penyelesaian konflik HAM. Namun penyelesaian konflik HAM di dalam negeri seakan berjalan di tempat. 

"Pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi dan seruan tentang pelanggaran HAM di dalam negeri. Indonesia masih menjadikan penegakan HAM sebagai alat pencitraan belaka dan tidak serius mewujudkan dan mengimplementasikan di tataran nasional," kata UN Program Manager Human Rights Working Group (HRWG) Ali Akbar Tanjung dalam konferensi pers catatan setahun politik luar negeri pemerintah tentang isu HAM, Sabtu, 4 Februari 2012. 

Pernyataan tersebut dibuktikan oleh beberapa hal. Pertama, pada 2011 Indonesia pernah mendorong lahirnya resolusi PBB untuk perlindungan buruh migran. Indonesia juga meminta setiap negara meratifikasi konvensi perlindungan buruh migran. Namun langkah pemerintah ini bertentangan dengan kebijakan dalam negeri terkait perlindungan buruh migran.

Indonesia ternyata tidak meratifikasi konvensi perlindungan tersebut. "Perlindungan terhadap buruh migran juga masih minim. Upaya diplomasi buruh migran tidak didukung dengan perbaikan mekanisme nasional," kata Akbar. Sebagai negara pengirim, lanjut Akbar, Indonesia seharusnya memperbaiki mekanisme dan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri.

Inkonsistensi pemerintah juga tampak jelas dalam hal kebebasan beragama. Padahal Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) memainkan peranan penting dalam lahirnya resolusi memerangi intoleransi dan kekerasan berbasis agama. 

Namun kasus kekerasan dan diskriminasi dalam beragama terus-menerus terjadi. Kisruh GKI Yasmin dan bentrok di Sampang antara kelompok Syiah dan Sunni menjadi contoh bagaimana pemerintah tidak berdaya menyelesaikan masalah HAM dalam konteks kebebasan beragama.

Kasus-kasus tersebut menjadi bukti inkonsistensi kebijakan luar negeri dan dalam negeri terkait dengan penegakan hak asasi manusia warga. HRWG berharap agar pemerintah terlebih dahulu memperbaiki mekanisme penyelesaian masalah HAM dalam negeri sebelum proaktif menyuarakan isu HAM di kancah internasional.

ANANDA W. TERESIA/TEMPOdotCO

Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa dalam konferensi "Gerakan Global Moderat" di Kuala Lumpur, Malaysia, mengatakan bahwa keanekaragaman yang dimiliki Indonesia bukanlah suatu masalah melainkan aset bangsa.

"Indonesia merupakan negara paling beragam di dunia, rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis dan mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, kami tidak pernah melihatnya sebagai suatu masalah melainkan melihatnya sebagai suatu aset, karakter nasional," kata Marty dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Indonesia, lanjut Marty, berhasil memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu juga sukses melakukan transaksi sukses dari pemerintahan yang otoriter ke demokratis. 

"Indonesia menghargai keragaman yang ada sepanjang terjadinya proses peralihan itu," tukas Marty.

Marty juga menambahkan, Indonesia juga menghadapi ancaman separatis, ketegangan etnis, dan konflik agama. Bahkan, pada masa pergolakan setelah krisis 1998, beberapa pengamat dari jauh-jauh hari memprediksi kegagalan Indonesia. 

"Tapi masyarakat kami, tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami melakukan berbagai pendekatan baru, reformasi pemerintahan, dan tantangan pun bisa dilalui," tambah dia.

Selain itu, Indonesia juga mendirikan Forum Demokrasi Bali, forum antarpemerintah di Asia hanya untuk pertukaran pengalaman dan praktek dalam pembangunan politik.

"Kami juga melakukan pendekatan secara adil dan demokratis dalam menangani persoalan aspirasi dan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat," jelas dia.

Dalam forum yang pertama kali diadakan itu, Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi membantu membuat gerakan itu berkembang. "Gerakan Global Moderat" merupakan gerakan yang diprakarsai Malaysia untuk menangkal Islamofobia.

Gerakan itu juga sekaligus menjembatani hubungan dunia Muslim dan Barat dengan lebih luas dan memastikan suara-suara moderat, yang lebih banyak diam, agar bergerak guna menangkal dominasi ekstrimis. 

sumber: antara

KETAPANG – Bagi kalangan pondok pesatren (ponpes), mempelajari buku klasik berbahasa Arab atau sering disebut dengan kitab “kuning” hal yang mengherankan. Namun sedikit mengetahui, bahwa kitab kuning yang klasik itu banyak digunakan peneliti dunia dalam mempelajari Islam.

“Selama ini ada anggapan sulit dalam mempelajari kitab kuning, padahal kitab kuning banyak dijadikan bahan atau literatur para peneliti dunia dalam mempelajari Islam,” kata Mat Nuh, Kasi Kesra Setwilda Kabupaten Ketapang dalam acara peluncuran program cepat membaca kitab kuning di Ponpes Nurilahi Sukaharja, Senin (23/1).

Di hadapan para pengurus ponpes dan para santri, Mat Nuh mengatakan tantangan di masa mendatang akan lebih berat. Zaman yang terus berkembang memaksa setiap lembaga pendidikan termasuk ponpes untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal.

“Untuk itu mari kita menjadi motivator dalam segala bidang bukan sebaliknya menjadi beban masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi PK Pontren Kementrian Agama Kabupaten Ketapang Drs Nasbun menuturkan kelebihan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya dikarenakan di pondok pesantren ada program pembacaan kitab kuning yang menjadi rujukan dalam memahami ajaran Islam dengan baik dan benar.

“Kebanyakan kita paham agama hanya dari mendengar dan itu hanya untuk diri sendiri. Sedangkan memahami Islam untuk dapat disampaikan ke khalayak harus memahami kitab kuning yang rujukan aslinya Alquran dan hadis,” terang Nasbun.

Dikatakannya, Kementerian Agama Kabupaten Ketapang akan terus memantau dan mensupport pemahaman dan pembacaan kitab kuning di Ponpes Nur Ilahi dengan harapan dapat dipelajari santri dan masyarakat sekitar.

Tokoh masyarakat Sukaharja Abdullah Lehan mengatakan Ponpes Nur Ilahi dibangun atas ide dan swadaya masyarakat Ketapang. Dalam perjalanannya, Ponpes Nur Ilahi tersendat-sendat karena terbentur masalah pendanaan.

“Saya mengimbau kepada semua masyarakat agar ikut berpartisipasi membantu kelangsungan proses belajar-mengajar di Ponpes Nur Ilahi demi menegakkan siar agama Islam,” tuturnya.

Diakuinya, kondisi ponpes saat ini cukup memprihatinkan. Banyak atap yang berlubang sehingga mengganggu santri belajar saat hujan. Sementara sumber pendanaan juga sangat minim. Belum lagi setiap usulan yang diajukan ke pemerintah tidak dikabulkan.

“Sungguhpun demikian, Ponpes Nur Ilahi masih tetap eksis. Khusus untuk warga miskin tak dipungut bayaran,” ungkapnya. (KiA)

JAKARTA (Suara Karya): Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sedang dibahas Pansus DPR, jangan disikapi dengan anarkisme. Namun, hal itu harus direspons secara bijaksana dan berhati-hati terutama poin krusial terkait pembubaran ormas radikal dan penilaian gerakan kontraterorisme. 

"Mengenai pembubaran ormas radikal, anarkis dan anti-demokrasi," kata anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, RUU Ormas harus hati-hati dalam menetapkan kriterianya.

"Kriteria itu harus dipahami bersama dan ormas Islam harus dalam frekuensi yang sama dalam penyikapan," ujarnya seperti dikutip Antara. Jika yang terjadi adalah anarkisme atau kekerasan terhadap pihak lain yang merugikan dan terbukti sah secara hukum, maka kewajiban aparat untuk segera menindak, menangkap pelaku dan membubarkan ormas yang melakukan kekerasan tersebut.

Tetapi, tutur ia menambahkan, dasar hukumnya juga harus kuat dan investigasi komprehensif mesti dilakukan setelah mendengar kedua pihak secara adil. "Prinsipnya adalah jangan asal tunjuk ormas, apalagi dengan `stereotyping` yang makin menyudutkan mereka. Dua di antara beberapa ormas Islam yang sering disebut sebagai ormas radikal dan anarkis. Tentu itu harus dibuktikan dengan tegas secara hukum," katanya.

Isu penting lain yang harus disikapi secara bijak dalam pembahasan RUU Ormas adalah peran ormas Islam dalam penanggulangan terorisme. Menurut dia, masih maraknya aksi dan tindakan terorisme di Indonesia tidak bisa dinafikan juga membuat ormas Islam kecolongan.

"Ratusan ribu institusi pendidikan berupa sekolah, pesantren, ma`had yang dimiliki seluruh ormas Islam, apakah tidak bisa membendung merebaknya ideologi perusak itu," ujarnya.

Selain itu, juga apakah karena rancangan kurikulum yang masih bolong-bolong atau justru karena dukungan pemerintah yang kurang dalam aspek finansial sehingga pengelolaan "pendidikan kontra-terorisme" di berbagai ormas Islam menjadi tidak maksimal. (Tri Handayani)

Berkerjasama dengan penemu teknologi dan know-how formula produk “ZPT, Hayati dan Pupuk Organik” dari Teknologi JimmyHantu-150, Jimmy alias Sujimin, P3M mengadakan pelatihan Teknologi Pertanian di Bogor. 

Acara di mulai kemarin malam, (16/01/2012), bertempat di Kampung Nyalindang RT 02/05, Sukamantri, Tamansari, Bogor. Untuk kemarin, kegiatannya hanya pembukaan yang dihadiri oleh Dewan Pengawas P3M, KH. Masdar F. Masudi.  

"Peserta kegiatan ini dari jaringan P3M yang tersebar di berbagai daerah. Diantaranya yang hadir dalam pelatihan ini, dari Nganjuk, Sulawesi, Lampung, Rembang, Blitar, Sukabumi, Tegal, dan lain-lain," tutur Imam Thoha, Program Officer Community Development. 

Menurut Imam Thoha, P3M sejauh ini sudah melakukan berbagai kegiatan hal serupa di Lapangan seperti di Subang, Sukabumi, Lampung, Karawang dan Banyuwangi. Tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan kepada petani, yang pada umumnya petani di lingkungan santri yang menjadi basis dari P3M, selain juga pesantren itu sendiri. Kegiatan kali ini, adalah bentuk penguatan jaringan, dengan pengembangan kapasitas SDM kelompok-kelompok tani yang menjadi jaringan P3M. Di samping itu juga dalam pelatihan ini peserta akan dibekali materi yang tidak melulu teori, namun juga praktek langsung di lapangan. 

Tempat pelatihan yang juga kediaman Jimmy, merupakan tempat pengembangan dan budidaya, dengan tempat yang cukup luas membaur di komplek warga desa Nyalindang. Di komplek pengembangan pengembangan dan budidaya itu, terdiri dari ternak seperti itik, ayam, enthog, dan berbagai macam buah dan sayuran, juga termasuk padi organik unggulan. Di tempat inilah, nantinya peserta akan langsung bersentuhan dengan materi-materi yang disampaikan Jimmy, mengaplikasikan langsung teori yang diterangkan.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari efektif, dimulai pagi ini, (17/01/2012), Pengolahan lahan pertanian, Penjelasan pupuk dan bukan pupuk, perbedaan hormon dan pupuk, siklus kehidupan tanaman, Istirahat dan shalat dzuhur, pembibitan/persilangan hibrida dari dini, reproduksi dan overload pertanian, dan terakhir dalam sesi pertama ini peserta akan diberikan materi Gagalnya petani dan pangsa pasar pertanian.

Untuk sesi berikutnya, Selasa, 18/01/2012, materi yang akan diberikan diantaranya; Pemilihan dan pemilahan bibit unggul, Pengolahan pakan ternak dari limbah pertanian, Istirahat dan shalat dzuhur, Menciptakan reproduksi bibit unggul, Istirahat dan shalat asar, dan  Pengembangbiakan silang bibit unggul.

Di hari terakhir peserta akan mendapatkan materi;  Metode promosi, Ritel dan non ritel, Menciptakan pemodalan yang berdaya guna,  Menciptakan pekerjaan tanpa pemodalan, Memilih pasar untuk dipilih, Praktek, Pembuatan pupuk organik, Stek anti cangkok dan Padi 75 hari panen.

Seperti yang disampaikan Jimmy, harapan dari pelatihan ini adalah munculnya petani-petani yang mampu mengembangkan diri dan peluangnya, menggerakkan petani bukan sebagai kelas bawah di negeri gemah ripah loh jinawi ini, "Menjadikan petani berdasi, membuat yang lazim menjadi tak lazim" tuturnya 

Tak kalah, di Dusun Cadas Bodas, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut Jawa Barat, kondisi serupa juga terjadi. Tak ada jembatan, anak-anak yang masih kecil itu harus terjun langsung menyebrangi sungai Cisanggiri, yang lebarnya 100 meter.

Di Kompas, dimuat gambar anak-anak kampung Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Anak-anak SD nampak sedang menyebrangi sungai dengan meniti tali baja. 

Mereka anak-anak hebat. Meski dapat kita dengar sebagai anak-anak, mungkin dalam hati mereka juga sebenarnya terbesit untuk tak mau melakukan itu. Sedikit ada keengganan ke sekolah, karena harus setiap hari bertaruh nyawa untuk menimba ilmu.  Miris yang melihatnya. Bukan soal perasaan anak-anak itu tentunya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mungkin hanya sekian dari ribuan kasus di negeri ini. Banyak hal yang bisa dilihat dari satu macam gambar dari sekian gambar serupa seperti ini. Soal akses pendidikan? Kesadaran warga dan anak-anak untuk mengenyam pendidikan tentu tak diragukan. Tetapi bahwa kesadaran Pemda, Lebak, baik dari aparatur di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desanya, kesadaran tentang akses pendidikannya sepertinya bisa dibilang minim. Persoalan jembatan seperti ini di satu daerah tentu bukan sekedar persoalan akses pendidikan semata, kebijakan, keberpihakan, ekonomi warga, sosial-politik, budaya dan sebagainya, akan sangat memiliki implikasi logis dari tidak adanya satu hal, jembatan.

Kalau persoalan jembatan saja, yang secara konkrit memiliki fungsi sedemikian pentingnya, tidak ditangani dengan tanggap dan cepat, tak heran kalau kita tak pernah bisa bicara banyak hal di level percaturan dan persaingan global. Pertanian, kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, telekomunikasi-informatika, dan teknologi, sepertinya masih terlalu mengandalkan investor asing, yang sejatinya datang ke negeri ini karena sudah kehabisan sumber daya di negerinya. Sumber daya yang terkait hajat hidup orang banyak dikelola negara bukan menjadi basis penggerak dari ideologi perekonomian Indonesia, hanya sekedar slogan yang masih kalah dengan iklan-iklan simcard dan rokok di TV-TV.

Parahnya, para pejabat, di legislatif dan eksekutif, berlomba bukan untuk bertugas yang baik demi kemajuan bangsa, tetapi lebih pada kenyamanan pribadi dan golongan. Kalo bisa, mereka bisa hidup mewah, pergi jalan-jalan ke luar negeri di biayai negara, syukur kalau akomodasi dan oleh-oleh sekembalinya dari negeri tujuan juga APBN yang menanggung. Untuk anak-anak sekolah yang masih pulang pergi meniti tali besi, cukup bilang, "matilah awak"

Apa kabar Indonesia hari ini? Dengan santai kita bilang, "Kabarnya baik-baik saja!" 

[disarikan dari berbagai sumber]

Jakarta, NU Online - Innalilahi Wainnilaihi Rojiun, kabar duka datang dari keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. KH. Imam Yahya Mahrus, pengasuh Pondok Pesantren HM Al Mahrusiyyah, Lirboyo, Sabtu (14/1) malam berpulang ke Rahmatullah, setelah sebelumnya menderita sejumlah penyakit dan sempat menjalani perawatan intensif di Graha Amerta RSU Dr. Soetomo, Surabaya. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj (tengah) didampingi Ketua PBNU Arvin Hakim Thoha (kiri) dan Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali berbicara terkait aksi pembakaran pondok pesantren Syiah yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, saat jumpa pers di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Dalam pernyataannya PBNU mengecam tindakan kekerasan berujung pada pembakaran sekolah, musala dan rumah pada Kamis 29 Desember 2011 yang mengatasnamakan agama.

MI/SUSANTO/pj

Sumber: Media Indonesia

Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin melangkah secara santun memasuki arena Suran Tegalrejo 2011 bertajuk Jamasan Insan, tradisi rintisan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, pimpinan Kiai Haji Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemimpin dan masyarakat Indonesia seharusnya dapat menjadikan momentum tahun baru hijriah sebagai usaha untuk melakukan perbaikan. Perilaku korupsi yang sudah melekat dengan pejabat dan birokrat di negeri ini harus dapat direvolusi secara moral melalui semangat dalam menyambut 1 Muharam 1433 H.

Demikian pendapat Ketua Pengurus Besar Nadhatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj. ''Kita umat Islam yang pernah punya sejarah gemilang, seharusnya bisa mengembalikan lagi semangat tamadun yang pernah dibangun oleh Rasulullah,'' kata Said Aqil