Nanar pandangan membaca berita yang tampil di internet. Konon, Ketua KPK yang baru, Abraham Samad, sempat berang, bahkan memukul meja hingga pecah, ketika Muqodash dan Bambang Wijoyanto, para Ketua KPK yang lain, menyarankan penundaan perintah penangkapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Menpora, Andi Malarangeng. Mereka tak bersedia menandatangani surat perintah penangkapan tersebut. 

Berita sedemikian barang tentu menyebar dengan sangat luas dan sangat cepat. Melalui berbagai media. Belakangan Abraham Samad membantah berita tersebut. ‘Kami mengambil keputusan secara kolegial. Di KPK kami bekerja tak hanya sekedar seperti sahabat, tapi kompak bagaikan bersaudara’. 

Tak urung bantahan ini tak mengeliminir merebaknya berita tersebut. Beberapa anggota DPR yang menerima SMS atau BBM yang tak diragukan validitas informasinya, juga menegaskan kebenaran berita tersebut. Lalu, siapa yang benar - Entahlah. Kasus lain. Ketika berita tentang pembunuhan massal orang hutan di Kalimantan tampil ke permukaan, Gubernur setempat dengan enteng menyatakan bahwa ia belum terima laporan. Begitu pula di awal mencuatnya berita ambruknya jembatan Kutai Kartanegara (KUKAR), gubernur yang sama juga berujar, belum terima laporan. 

Pak Gubernur mungkin lupa bahwa teknologi jurnalisme sekarang ini sudah semakin canggih. Untung kedua peristiwa di Kalimantan itu jelas ada gambarnya dan videonya. Sehingga sulit disanggah. Berita lain yang menurut penulis juga cukup memilukan adalah tentang pembunuhan Mesuji. Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji menemukan bukti rekayasa laporan penembakan Made Asta, 40 tahun, warga Pelita Jaya, Register 45, Mesuji, Lampung. 

‘Di register 45 ada video yang berbeda’, kata Ketua Tim, Denny Indrayana yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM itu. Dalam video berdurasi sekitar enam menit itu, menurut Denny, terlihat Made tak membawa parang ketika ditembak. Tim terpadu penertiban, yang berisi unsur kepolisian, pasukan pengamanan perusahaan dan polisi hutan terekam meletakkan parang ke tangan Made yang sekarat. Polisi mengaku terpaksa menembak Made karena ia hendak membacok petugas. Namun, dalam rekaman video yang dimiliki Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji, terlihat Made ditembak tanpa parang di tangan. Cuplikan video tersebut, di menit 04.15, Made Asta bersimbah darah di bagian pantat. Tak ada parang di tangannya. Menit 05.21, sebilah parang panjang sudah berada di genggaman tangan kanan Made yang terkulai. Berikutnya, menit 05.44, sarung parang sudah terselip di tubuh Made. Sarung itu terlihat lebih pendek ketimbang parangnya. Menit 05.55, Pemimpin tim terpadu, Ajun Komisaris Besar Priyo Wira Nugraha, menelepon seseorang via telepon seluler. ‘Ya, gimana Bang, saya mau dibacok!’. Lalu? Entahlah. 

Konon Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan segera bertindak. Pihak polisipun melalui Kapolri, berjanji untuk memproses fakta tersebut. Cuma yang muncul dalam pikiran, jangan-jangan desas-desus yang menyebutkan bahwa manakala penjahat hendak ditembak, disuruh lari dulu, baru ditembak. Laporannya, terpaksa ditembak karena penjahat hendak melarikan diri. Atau, melawan ketika hendak ditangkap. Oh! 

Inu Kencana dan Gayus Tambunan

Masa peralihan antar semester, menyebabkan penulis mempunyai banyak waktu luang untuk membaca buku. Ada buku Dhuroruddin Mashad, dengan pengantar Eep Saefulloh Fatah, yang berjudul ‘Akar Konflik Politik Islam di Indonesia’ (2008), kemudian buku Adian Husaini yang berjudul ‘Membendung Arus Liberalisme di Indonesia (2009). Namun yang lebih menarik, justru buku yang lebih lama, ditulis oleh Inu Kencana Syafii, yang berjudul ‘IPDN Undercover, Sebuah Kesaksian Bernurani’ (2007) dan satu buku lagi yang relative baru, ditulis oleh Heri Prabowo, bertajuk ‘Catatan Harian Seorang Mafia Pajak’ (2010). 

Sebagaimana semua orang tahu, kasus IPDN mencuat ketika SCTV berhasil menayangkan penganiayaan yang luar biasa, dengan akibat beberapa orang praja (mahasiswa) tewas. Ternyata di lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan ini terjadi aneka kejahatan, tak hanya kebrutalan, tapi juga korupsi, suap-menyuap, narkoba, bahkan perselingkuhan bersistem. Repotnya, aneka kejahatan ini ternyata melibatkan sangat banyak personil pimpinan, dosen, mahasiswa senior dan lain-lain. 

Tak hanya SCTV yang menayangkan penganiayaan tak berperikemanusiaan itu, tapi seluruh televisi di Indonesia. Bahkan kemudian juga CNN Amerika dan BBC London. Bahkan mungkin juga televisi asing lainnya. Banyak alasan dikemukakan sebagai dalih untuk menghindarkan tuduhan penganiayaan di STPDN tersebut.

Meninggalnya Cliff Muntu, Wahyu Hidayat ataupun pengguguran kandungan Utari, dikemukakan dengan berbagai alasan sebagai rangkaian kebohongan. Pertanyaannya apakah kasus ini benar-benar dituntaskan penanganannya - Jangan-jangan seperti dulu, kasus Wahyu dibongkar setelah dibunuh tahun 2003, ternyata kemudian terjadi lagi tahun 2007 dengan kasus Cliff Muntu. Lama-lama kasus sedemikian dianggap biasa… 

Inu Kencana Syafii berjasa bagi lembaganya - Ternyata tidak. Ia dibenci oleh koleganya sendiri. Diancam akan dibunuh berikut keluarganya, sehingga memerlukan perlindungan polisi. Kasus itu sendiri belum sepenuhnya terbuka dengan segenap perlakuan dan penindakan hukumnya, meski telah berlangsung hampir sepuluh tahun yang lalu. 

Kini Mindo Rosalina Manullang yang membutuhkan perlindungan. Bahkan sampai bersidang dengan mengenakan rompi anti peluru. Ancaman pembunuhan sedemikian memang tak boleh diabaikan. Ingat Hakim Agung Syahruddin - Begitu menjatuhkan hukuman pada Tommy, ia harus tewas ditembak oleh suruhan Tommy. Masih ingat Gayus Tambunan - Dua tahun lalu nama ini memenuhi kolom-kolom surat kabar. Menghiasi layar-layar kaca televisi, bahkan juga menjadi ejekan dalam penyamarannya. Ada yang mencaci, tapi jangan heran, ada pula yang memuji. Bagi yang mencaci, bahkan mengutuk habis, betapa seorang petugas kantor pajak mampu korupsi sampai milyaran rupiah. Bahkan meski sudah ditangkap dan berada dalam tahanan, ia masih bisa memperlihatkan kesaktiannya. Dengan menyuap petugas yang menjaganya, ia bisa jalan-jalan ke Bali, bahkan ke luar negeri. Akibatnya, justru para petugas itulah – yang mungkin terima uang suap tak seberapa - harus meringkuk di penjara. Ia juga berhasil menyogok hakim yang kemudian menggunakan uang sogokan itu untuk pergi umroh. Masya Allah! 

Bagi yang memuji, mereka merasa kagum akan kemampuan Gayus Tambunan yang meskipun masih berpangkat relative rendah, ternyata mampu memanfaatkan lahan basah di lembaga dan atau institusinya. Masalahnya, apakah Gayus hanya sendirian - Apakah hanya Gayus yang punya perilaku sedemikian - Ternyata tidak. Mungkin Gayus termasuk sial karena menjadi tumbal. Sementara banyak orang lain yang berbuat seperti yang dilakukannya, terkesan aman-aman saja. 

Kini, kasus Nazaruddin berganti naik panggung pemberitaan. Celoteh dan nyanyiannya serasa menahan napas banyak orang. Ditambah dengan kasus Nunun berkaitan dengan masalah cek pelawat. Sementara Miranda Swaray Goeltom, baru saja dinyatakan sebagai tersangka. Yang terima duit sudah mendekam di penjara. Termasuk Panda Nababan yang tempo hari merasa dizalimi dalam kasus ini. 

Dalam buku Catatan Harian Seorang Mafia Pajak, ternyata korupsi di lembaga tersebut memang sudah menjadi ‘sistem’. Terkesan sulit mengelak, namun ketika sudah merasakannya, sulit pula menghindar. Yang penting, bagaimana berusaha menyembunyikan hasil korupsi tidak terlalu mencolok sehingga tidak menarik perhatian penegak hukum atau KPK. Membaca halaman demi halaman hanya menambah geram pembacanya. Perbuatan Gayus memang sudah lazim terjadi. Lalu, kapan mereka akan mendapatkan gilirannya - 

UIZSU, PSSI dan Pujakesuma

Universitas tertua di Sumatera Utara UISU, lebih tua dari pada USU, sejak lama berada dalam situasi konflik. Penulis yang pernah bertugas di universitas tersebut selama dua belas tahun (1980-1992) harus menyaksikan sendiri serangkaian pertikaian yang tak pernah usai. Intrik, intimidasi, fitnah, berbagai isu mengabaikan amanah umat. Baik oleh karena perebutan kekuasaan pengelolaan fakultas dan universitas, maupun persoalan dana maupun wakaf yang diterima dari pihak lain. Pertikaian bahkan sampai ke ranah hukum, meskipun ternyata tak juga menyelesaikan masalah. Akibatnya, kini malah benar-benar berpisah. Satu nama yang dijalankan oleh dua lembaga yang terus menerus berseteru. Sekaligus menyebabkan proses belajar-mengajar terganggu, status dosen dan pimpinan fakultas/universitas menjadi tak jelas. 

Tak ada lembaga yang mampu – baik di pusat maupun di daerah – dan sanggup merukunkan apalagi menyatukan kembali mereka yang terpisah tersebut. Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, terkesan lebih menonjol ketimbang kepentingan lembaga. Siapa yang benar - Walahualam bissawab. 

Lain masalah, juga menjadi perhatian masyarakat. Masalah PSSI. Kelihatannya tak usai meski Ketua Umum yang baru, Prof. Djohar Arifin Hussein diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah. Kelompok yang terpisah dari kebijakan Djohar, bahkan merencanakan Kongres Luar Biasa. 

Sementara di lapangan, permainan sepakbola dimana-mana selalu diganggu oleh berbagai kericuhan. Dalam sebuah rapat orang-orang Jawa saya mengutarakan bahwa orang Jawa memang sulit dipersatukan. Apalagi sepanjang masih ada kepentingan pribadi, ambisi jabatan, politik, ataupun proyek. 

Sebagai ilustrasi, saya kemukakan bahwa di kala kehidupan Badan Koordinasi Kesenian Jawa (BKKJ) dibawah pimpinan Haji Mas Soekardi yang kebetulan menjabat Ketua DPRD, banyak yang ingin mendekat. Penulis berikut mas Sugeng KS (alm) dan mas Djatiutomo (alm), dipercaya untuk ikut memperkuat kepengurusan BKKJ Medan. Rupanya posisi ini tak sejalan dengan pengurus lain yang punya ambisi politik. Sementara kami bertiga hanya urusan budaya. Akhirnya kami bertiga dipecat. 

Ketika penulis mengutarakan fakta itu tentu banyak yang protes. Nyatanya, waktu Brigjen Mudyono (alm) bersaing dengan Raja Inal Siregar (alm), dalam kondisi mayoritas pemilih orang Jawa, pak Mudyono tak menang. Kini, Pujakesuma, kumpulannya orang Jawa, juga mengalami nasib serupa. Ada yang dipimpin Komjen Oegroseno, ada yang dipimpin Sutarman. Tapi kedua kelompok ini Pujakesuma juga namanya. Seperti lakon wayang. ‘Pandawa Kembar’. Tinggal kita tunggu saja mana yang akan ‘badar’ (berubah kembali pada warna aslinya). *** 

Prof. Dr. Subanindyo Hadiluwih, SH, Penulis adalah budayawan dan Guru Besar UMSU Medan.

sumber: harian analisa

Dalam sebuah pengajian di DI Yogyakarta, Pengasuh Pesantren Raudlatuth Thalibin, Rembang Kyai Ahmad Mustofa Bisri menerangkan bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi Indonesia saat ini adalah orang Muslim. Itu karena orang Islam merupakan kelompok terbesar yang menghuni negara Maritim ini. Pada tahun 2010, umat Islam mencapai angka 85,1 persen dari total 240.271.522 penduduk Indonesia. Gus Mus, sebutan akrab beliau, melanjutkan umat Islam lah yang harus berdiri, berbaris di depan dan bertanggungjawab atas keterpurukan bangsa ini.

Pernyataan tersebut bukan hendak menegaskan kelompok agama yang lain yang bertanggungjawab terhadap nasib Indonesia. Melainkan karena lebih pada kuantitas penduduk Indonesia yang didominasi orang Islam. Gus Mus mengandaikan diadakannya survei tentang umat Islam yang mempunyai Al-Quran di rumah. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan; berapa persen yang membaca, berapa persen yang memahami, dan yang lebih penting berapa persen yang mengamalkan.

Jika survei semacam ini dilaksanakan, Gus Mus optimis segala bentuk permasalahan di Indonesia bisa dipecahkan lahan-perlahan. Karena semua kitab suci-sebenarnya tidak hanya kitab suci umat Islam-mengajarkan hal-hal baik. Terutama perkara yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. 

Pesan Penting 

Peringatan itu seperti relevan dengan hasil penelitian Sheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University. Kedua peneliti itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-140 dari 208 negara dalam sebuah penelitian bertajuk "How Islamic are Islamic Countries" (Global Economy Journal: 2010). Negara yang menempati posisi puncak adalah Selandia Baru, disusul Luxemburg di urutan kedua. 

Ada empat indikator yang digunakan dua peneliti ini untuk mengukur sejauh mana sebuah negara dikategorikan sebagai yang Islami. Pertama, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial. Kedua, sistem perundang-undangan dan pemerintahan. Ketiga, hak asasi manusia dan hak politik. Keempat, ajaran Islam berkaitan dengan hubungan Internasional dan masyarakat non-Muslim. Sedangkan indikator yang bersifat personal yakni; ajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia, tidak disertakan. 

Dari keempat indikator yang dijadikan acuan, terlihat bahwa Indonesia sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip utama ber-Islam, terutama kaitannya dengan negara. Banyaknya kecurangan di bidang politik, timpangnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta merebaknya korupsi yang merajalela menjadikan Indonesia menempati peringkat yang "mengecewakan". Hal ini tentu menjadi koreksi besar-besaran terhadap ke-Islam-an Indonesia yang bangga dengan kuantitas. Sedangkan masalah kualitas ber-Islam, yang disertai segala atributnya, belum menjadi perhatian utama. 

Penelitian itu cukup mengejutkan. Dari 56 negara OKI, yang memperoleh nilai tertinggi adalah Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119), Arab Saudi (131), Indonesia (140), Pakistan (147), Yaman (198), dan terburuk adalah Somalia (206). Sedangkan negara Barat yang dinilai mendekati nilai-nilai Islam adalah Kanada di urutan ke-7, Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25). 

Hasil penelitian itu, sudah selayaknya menjadikan negara Indonesia mau menginstrospeksi terhadap keislamannya selama ini. Sebagai bangsa yang masih terus belajar, mestinya kita terpacu untuk memperbaiki diri. Abdurrahman Wahid (Islamku, Islam Anda, Islam Kita) menegaskan bahwa baik moralitas sekuler dari sebuah ideologi duniawi seperti Komunisme, maupun moralitas agama yang digunakan dalam pengembangan sistem politik, haruslah dibaca sebagai keniscayaan sebuah pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab pada rakyat. Gus Dur tidak membedakan antara negeri yang menyatakan diri sebagai negara Islam atau negara sekuler. Yang terpenting adalah negara itu menerapkan prinsip yang mendukung hal itu terwujud. 

Nah, melihat kesemrawutan Indonesia yang tak hanya di bidang politik, ekonomi, dan sosial, melainkan juga pada sikap berbudaya manusianya, bangsa Indonesia mesti memahami bahwa Islam bukan sebatas penamaan belaka. Islam merupakan perkara yang tak cukup dilisankan, juga dituliskan. Lebih dari itu Islam adalah pengamalan. Melihat hasil penelitian di atas, kita boleh mengajukan pertanyaan, benarkah negara-negara Barat lebih Islami daripada negara-negara yang mengaku diri sebagai negara Islam? Ini perkara pelik, namun kita mesti menginsafi diri agar bisa memandang lebih jernih dan lebih adil menilai pribadi. 

Lebih parahnya, Islam sering dijadikan tameng untuk berlindung atas ketidakpatutan dalam hukum positif. Sekadar contoh, apa yang dikatakan Ozhak Sihotang, pengacara Sofyan Usman terkait dugaan korupsi kliennya sangat tidak pantas diutarakan. Katanya, "saat itu Pak Sofyan kan anggota Banggar DPR juga. Saat itu membantu memperjuangkan anggaran Otorita Batam, dan cair Rp 85 miliar. Pak Sofyan tidak meminta apa-apa, hanya meminta agar dibantu dalam pembangunan masjid. "Jadi itu proyek akhirat, tidak untuk kepentingan pribadi." (Detiknews, 24/12) 

Sebagaimana diberitakan Sofyan Usman, mantan anggota DPR periode lalu, disidangkan atas kasus dugaan korupsi Otorita Batam di Pengadilan Tipikor. Sofyan diduga menerima uang Rp 150 juta dan cek pelawat Rp 850 juta. Namun Sofyan berkelit, dia tidak menerima sepeser uang pun. Uang seluruhnya disumbangkan untuk pembangunan masjid. 

Kasus seolah menegaskan hasil penelitian di atas. Bahwa Islam belum sepenuhnya diimani sebagai perilaku dan pengamalan. Islam baru dirayakan saat upacara keagamaan, seperti hari raya. Selebihnya, kita sangat berbangga dengan kesalahan sosial yang kita lakukan setiap hari seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Beginikah kita memperlakukan agama?*** 

Ahmad Khotim Muzakka, Penulis adalah Peneliti pada Idea Studies IAIN Walisongo, Semarang. 

sumber: harian analisa 

It is disappointing that religious violence took place in Indonesia at the end of the year. The burning and destruction of a pesantren (Islamic boarding school) belonging to a Shiite community in Sampang, Madura, was shocking. 

The actors were Muslims who normally live neighborly among their communities. This act of arson is seemingly the peak of conflict that has been brewing for the past couple of years. The damage has terrorized the Shiite community, most of whom have been evacuated from their homes.

image: firstpost

The attack is based on hostile feelings harbored by some Muslims in Sampang. They contest the Shiite’s view that three of the al-khulafa al-rasyidun (the guided caliphs) betrayed Ali bin Abi Thalib (the fourth caliph and cousin of the Prophet Muhammad). For most Muslims Abu Bakar, Umar and Usman are regarded as the best and closest friends of the Prophet Muhammad.

From these figures also came many hadiths of the Prophet that were spread among Muslims. Generally speaking, Sunni Muslims believe that it is not possible that these figures deceived Ali in order not to be able to be a caliph. This is one of the points distinguishing Sunni from Shiite Muslims.

However, those who destroyed the Shiite property in Sampang seem to think that they had sacralized the history of al-Khulafa al-Rasyidun. They regard the history as a fundamental part of Islamic doctrine that cannot be interpreted differently. Therefore, whoever has a contrasting version concerning this history should be punished.

The way these people burned and destroyed the pesantren indicates that they regard their actions as obligatory (wajib). It seems that they categorize this Shiite community as an enemy of Islam and therefore they were justified in attacking them. The Shiite community is seen as “the others” who desecrate religious doctrine. 

As has been instructed by many modernist scholars, Muslims have to differentiate between the sacred aspects of Islam and profane theology in order to be able to live progressively. The sacred aspects are the fundamental doctrines that cannot be reinterpreted, whereas the profane concepts are allowed to be reinterpreted due to the necessity to respond to new challenges or changing circumstances.

Challenging the sacredness of certain Islamic doctrines is viewed by some as suggestions that Muslims should remove religious status from certain scriptures. In this case, it is necessary for Muslims to dispute the sacred history of al-Khulafa al-Rasyidun. This history is not the fundamental doctrine. It is only an interpretation of historians concerning the fact.

This interpretation could be right or could be wrong. Only God knows the truth behind the history, whereas historians simply attempt to portray the facts as best as they can. It is therefore unwise to punish a community because they have a different interpretation of history.

This intra-religious conflict shows that the government, especially the Ministry of Religious Affairs, has more work to do in order to maintain religious life. The destruction of Shiite and Ahmadiyah properties indicates that intra-religious conflict is worse than inter-religious conflicts. 

Both of these conflicts should of course be solved. The majority factor cannot be used as reference to certain potentially misleading interpretations. Nationhood, which Indonesia aspires to reinforce, means that the government should be based on principles of equality and plurality. Every religion or religious interpretation has to be respected and protected. It is the responsibility of the state to ensure the security of all faiths. 

The writer is a student of the doctoral program at the Department of Religious Studies, the University of Leeds, UK.

sources:the jakarta post

Facebook and Twitter have been used as a tool of communication between friends, a medium for business and, most importantly, as a means of political resistance, as evident in the Middle East during the so-called Arab Spring.

We have seen many examples of how social media helped people to communicate, gather, criticize and even liberate their societies from despotic and undemocratic governments, starting in Tunisia and then in Egypt and Libya.

The movement has presented us with much to ponder about the impact of borderless new media. 

The emerging political situation inspired the Muslim World League to convene its second International Conference on Islamic Media in Jakarta — exactly 32 years after its first iteration, which Jakarta also hosted. 

Why on earth have Arab countries (i.e. the Muslim World League) waited for so long to have another conference? Naturally, the Arab Spring forced Arab countries in particular and Muslim countries in general, to respond to situation in their own countries. 

Instead of talking about what happened in the Middle East, I want to look at the impact of new media on Indonesian Muslim society, especially in Islamic boarding schools or pondok pesantren. 

Indonesian pesantren especially those affiliated with Nahdlatul Ulama, the nation’s largest Muslim social and political organization, are famous. The schools are proponents of a moderate form of Islam that promotes democracy, interfaith dialog and conflict resolution, among other things. Many researchers, both Indonesian and foreigners, have agreed on this. 

Nevertheless, that is not enough. We need to do more, particularly in educating people to have, understand and believe in the principles of moderate Islam. This would be more effective if moderate message were disseminated over the Internet, either via new media websites such as Facebook or Twitter. However one question emerges: Are pesantren even aware of the power of new media and social networking websites? 

The answer is not encouraging. Islamic boarding schools in Indonesia are mostly unaware of the importance of new media. Essentially, pesantren students are “new-media illiterate”. This is evident via a simple Google search. Type “Pondok Pesantren” or name of another Islamic boarding school and you will find a host of websites. 

Click through and observe how their sites are configured. Usually the websites are modest; some are a bit more complicated. Most merely provide information about their institutions, their histories and maybe some recent activities. 

If we ask about the schools’ teachings, religious guidance, opinions or even edicts (fatwa), most, if not all of the websites, have no answers. This is unfortunate. In reality, guidance is something that is very much needed by most Indonesian Muslims. 

This little experiment shows that most pesantren use the Internet as mode of communication, although it looks like they are not aware of its massive power, especially to educate other Indonesian Muslims about moderate Islam.

Now let’s take a look at the websites affiliated with hard-liners. What we find is a contrast in style. They are very literate and effective in their use of the Internet. Look at arrahmah.com, for example, now under scrutiny from the National Counterterrorism Agency (BNPT) and which may soon be banned, or suara-islam.com. Both disseminate radical thoughts that endanger Indonesia as a plural and democratic society. 

It is unsurprising, therefore, that some in the West think that Islam is a violent and intolerant religion when they browse through those radical websites. Moderate groups such pesantren simply do not have the capability or the awareness to disseminate their teachings through new media. 

Many things must be done. First, pondok pesantren — perhaps under the aegis of Nahdlatul Ulama, as their sponsor, or Muhammadiyah — must educate their followers to be more literate about the Internet, especially in how to use new media as a tool to disseminate moderate ideas.

Second, it is obvious that the government, specifically the Religious Affairs Ministry and the National Counterterrorism Agency (BNPT), must cooperate to educate and train pesantren to use new media properly and effectively. 

By mastering such digital skills, pesantren can create new ways to spread religious authority, such as through question-and-answer forums, as we find in local newspapers, where ulema answer questions related to any problem in society. 

Education would be more effective than banning radical websites, which runs counter to the hard-won rights of freedom of the press and freedom of speech in this country. 

The writer is the director of A. Wahid Hasyim Library at the Tebuireng Islamic boarding school in Jombang, East Java.

Source: The Jakarta Post

Hak asasi manusia (HAM)—sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights yang diproklamasikan PBB pada 10 Desember 1948—harus ditafsirkan dengan adil dan benar. Tujuannya agar tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu.

Terjadi pembelokan—bahkan pembalikan—arus dalam pergulatan penegakan HAM di Indonesia, dari yang semula penuh pelanggaran dan sangat represif oleh aparat negara menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM yang, bahkan dalam kasus tertentu, cenderung mendesak dan mengalahkan aparat negara.

Hal ini dapat dilihat paling tidak dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan konstitusi) yang lebih memberi tempat pada konvensi-konvensi internasional tentang HAM dengan imperasi yang lebih kuat maupun dalam proses penanganan kasus-kasus HAM yang diproses secara hukum (Mahfud M.D., 2006).

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Alquran menjaminnya adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia, sesuai dalam firmannnya dalam Q.S. Al Isra’ : 70, ”Dan sesunguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. Manusia memiliki hak al karomah dan hak al fadhilah. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil ‘alamin, di mana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.

Islam ditempatkan dalam kerangka universalisme peradaban. Universalisme itu tecermin dalam ajaran-ajarannya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap unsur-unsur utama nilai kemanusiaan dengan diimbangi oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam itu sendiri. Relevansi dan implementasi ajaran agama harus diukur berdasarkan pertimbangan kemaslahatan seluruh umat manusia dan prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (mabadi’ khairu ummah) yang dirumuskan dengan cakupan yang luas. Dengan begitulah agama menjadi kekuatan pembebas dan penyatu berbagai kepentingan dalam masyarakat. (Abdurrahman Wahid, 1995).

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sangat mendukung terwujudnya nilai-nilai (values) HAM dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan sekadar teori atau wacana, NU pun sudah melaksanakannya. NU sangat konsen dengan penegakan nilai-nilai HAM di Indonesia, hal ini tertuang sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 1997 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan merekomendasikan agar lima prinsip dasar kemanusiaan menjadi konsep yang utuh untuk memperjuangkannya terwujudnya al-huquq al-insaniyyah (HAM) secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia.

Pertama, hifzh al-din, memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas indentitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama yang lainnya.

Kedua, hifzh al nafs wa al-’irdh, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menutut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Ketiga, hifzh al-’aql, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Keempat, hifzh al-nasl, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zinah menurut syara, homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifzh al-nasl.

Kelima, hifzh al-maal, dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, kolusi, monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Imam Abu Ahmad bin Husain as-Syafi`i yang dikenal dengan nama Ibnu Hadad dalam Aqîdah-nya berkata: “Tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat serti keluarnya Dajjal, turunnya Isa as, munculnya asap, keluarnya binatang melata dari tanah, terbitnya matahairi di ufuk Barat, dan lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits sahih adalah benar adanya….”

Imam Ibnu Qudamah dalam Aqîdah-nya terkenal berkata: “Kita harus percaya dengan semua yang diwartakan Rasulullah Saw dan hadits sahih yang diriwayatkan darinya yang membicarakan hal yang dapat kita saksikan maupun yang tidak. Kita mengetahui bahwa hal itu adalah benar…..Dari apa yang dikatakan Nabi adalah tanda-tanda kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Isa as yang kemudian membunuh Dajjal, keluanya Ya`jû` dan Ma`jûj, terbitnya matahri drai ufuk Barat, keluarnya bintang melata dari dalam tanah…dan yang liannya sebagaima yang diriwayatkan dalam hadits sahih”.

Ibnu Taimiyyah bekomentar: “Isa bin Maryam tetaplah hidup, Allah telah mengangkat ruh serta badan Isa kepada-Nya  Dan firman Allah Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu [QS. Ali Imran: 55], maksudnya adalah “mengambilmu”. Bagitu juga telah ditetapkan bahwa Isa as akan turun di menara putih yang terletak di sebelah timur Damaskus. Kemdudia ia membuhuh dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menjadi hakim yang adil. Adapun yang dimaksud dengan kata at-tawaffâ ialah pengambilan, bisa juga yang dimaksudkan adalah mati atau tidur. Dan konteks pembicaraan yang ada beserta Isa as memungkinkan untuk menafsirkan at-tawaffâ dengan semua arti tersebut”.

Qadhi Iyadh berkata dalam Syarh Shahîh Muslim: “Menurut keyakinan Ahli Sunnah turunnya Isa as kemudian membunuh dajjal adalah benar karena keyakinan ini didukung dengan hadits-hadits sahih. Dan tak ditemukan dalil baik dari akal maupun syara’ yang menggugurkan keyakinan tersebut. Oleh sebab itu, keyakinan akan turunnya Isa as yang kemudian membunuh dajjal musti dikukuhkan. Meski sebagian pengikut Muktazilah, Jahmiyyah, dan orang-orang yang menyepakati pendapat mereka menolak keyakinan tersebut. Mereka beranggapan bahwa hadits-hadits yang terkait dengan turunnya Isa as tidak dapat diterima karena firman Allah bahwa Muhammad sebagai penutup para nabi [QS. Al-Ahzâb: 40], sabda Rasulullah Saw Tidak nabi setelahku, dan konsensus para ulama yang menyatakan tidak ada nabi setelah nabi Muhammad Saw dan syari’atnya akan tetap berlaku dan tidak dihapus sampai hari kiamat. Kesimpulan mereka ini jelas keliru. Sebab, turunnya Isa as tidak berarti ia menjadi nabi yang membawa syari’at baru yang menghapus syari’at kita, dan tidak juga ditemukan baik dalam hadits maupun selainnya dalil yang mendukung pendapat mereka ini. Tetapi hadits-hadits ini dan hadits lain yang disebutkan dalam bab iman dan selainnya, yang menyatakan bahwa Isa akan turun ke muka bumi sebagi hakim yang adil, memutuskan segalanya dengan syari’at kita, dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran syari;at kita yang telah ditinggalkan oleh orang-oran adalah valid”. 

Lantas Qadhi Iyadh kembali memberikan komentar tentang hadits-hadits yang mingisahkan kisah dajjal: “Hadits-hadtis yang sebutkan imam Muslim dan lainnya dalam “Kisah Dajjal” ini merupakan hujjah bagi aliran Ahli Sunnah untuk menjustifikasikan kebenaran adanya dajjal, seorang yang bermata satu, dijadikan Allah sebagai cobaan untuk hamba-hamba-Nya, dan  diberi kemampuan luar bisa. Seperti, mampu menghidupkan orang mati, bisa menjadikan keindahan dan kemegahan dunia, surga dan neraka dunia beserta kedua sungainya, semua perbendahaarn dunia tunduk kepadanya, bisa memerinthakan langit untuk menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua ini terjadi berkat kekuasan dan kehendak Allah Swt. Setelah itu Allah melemahkan dajjal, membunuhnya melalui Isa as dan meneguhkan orang-orang yang beriman. Demikianlah keyakinan Ahli Sunnah, semua ulama hadits, fikih, dan para cendekiawan berlawanan dengan keyakinan kaum Khawarij, Jahmiyyah, dan sebagian orang Muktazilah.

Al-Manâwî dalam Syarh Al-Jâmi’ Ash-Shaghîr berkomentar: “Para ulam telah bersepakat atas turunnya Isa as ke muka bumi sebaagi nabi. Tetapi ia membawa syari’at nabi kita, Muhammad Saw”. Dan pada bagian lain dalam kitab tersbeut, Al-Manâwî juga berkata: “Di dalam kitab Al-Mathâmih disebutkan konsensus para ulama terhadap turunnya Isa as dan tak ada seorangpun penganut agama Islam yang menolak konsensus tersebut kecuali dari kalangan filsuf dan ateis”.

As-Safarayainî dalam menjelaskan akidahnya berkata: “Turunnya Isa putera Maryam telah ditetapkan baik dalam Al-Qur`an, sunnah, maupun ijma’”. Kemudian As-Safrayainî menyebutkan dalil dari Al-Qur`an dan sunnah. Lalu berkata: “Adapun dalil ijma’nya ialah kesepakatan umat Islam atas turunnya nabi Isa as dan tak ada seorangpun pemeluk Islam yang menolak konsensus tersebut kecuali dari kalangan filsuf dan atheis di mana kedua kalangan tersebut termasuk kelompok orang yang perbedaannya tidak diperhitungkan. Dan umat Islam telah bersepkat bahwa Isa as akan turun dan menetapkan segala ssuatu dengan syarî’ah muhammadiyyah.